Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu dipastikan bakal diangkat menjadi Menteri Penerimaan Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo saat membicarakan mengenai penerimaan negara ke depan.
“Nanti itu ditangani oleh Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru. Beliau sekarang sebagai wakil menteri (keuangan), itu sementara, nanti dia diangkat sebagai menteri penerimaan negara, itu untuk menangani pajak, cukai, dan menangani penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” ujarnya dalam Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024-2029 di Jakarta, Minggu (1/12).
Hashim yang juga Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia 2024-2029 itu menyebutkan, pengangkatan Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara bakal selaras dengan program-program yang sedang disiapkan pemerintah terkait penerimaan negara.
Presiden Prabowo disebut bakal memercayakan ihwal transformasi yang tengah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Transformasi itu melingkupi perbaikan sistem dan operasionalisasi yang selama ini diyakini mengalami banyak kebocoran.
“Nanti juga ada modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” pungkas Hashim. (Mir/M-3)
Kebijakan debt switching, yakni penukaran tenor surat utang pemerintah dengan instrumen baru yang memiliki jatuh tempo lebih panjang, akan dijalankan pada tahun ini.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved