Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu dipastikan bakal diangkat menjadi Menteri Penerimaan Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo saat membicarakan mengenai penerimaan negara ke depan.
“Nanti itu ditangani oleh Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru. Beliau sekarang sebagai wakil menteri (keuangan), itu sementara, nanti dia diangkat sebagai menteri penerimaan negara, itu untuk menangani pajak, cukai, dan menangani penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” ujarnya dalam Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024-2029 di Jakarta, Minggu (1/12).
Hashim yang juga Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia 2024-2029 itu menyebutkan, pengangkatan Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara bakal selaras dengan program-program yang sedang disiapkan pemerintah terkait penerimaan negara.
Presiden Prabowo disebut bakal memercayakan ihwal transformasi yang tengah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Transformasi itu melingkupi perbaikan sistem dan operasionalisasi yang selama ini diyakini mengalami banyak kebocoran.
“Nanti juga ada modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” pungkas Hashim. (Mir/M-3)
Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Wamenkeu Thomas Djiwandono akan mengundurkan diri dari jabatan politisnya di Partai Gerindra sebelum dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank BI.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan Indonesia berpotensi menjadi lahan subur bagi bisnis ilegal apabila praktik pelanggaran hukum terus dibiarkan.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kooperatif setelah KPK menggeledah kantor pusat DJP terkait penyidikan dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved