Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH organisasi nelayan kecil se-Asia Tenggara mendeklarasikan pembentukan Simpul Jaringan Gerakan Nelayan Kecil Asia Tenggara. Simpul jaringan nelayan kecil ini melibatkan sejumlah organisasi nelayan kecil di beberapa negara.
Jaringan nelayan itu ialah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perhimpunan Petambak Pembudi Daya Udang Wilayah Lampung, Katipunan ng mga Kilusang Mangingisda ng Pilipinas (KKAMPi), PANGISDA Pilipinas, Malaysia Inshore Fisherman Association for and Welfare (JARING), Bilang-bilangan Daku West Assosiation (BIDAWA-Pilipines), The Center of Marinelife Conservation of Community Development (MCD-Vietnam), Fisheries Action Coalition Team (FACT-Cambodia). Deklarasi ini dilaksanakan di Batam pada Senin (18/11) dan turut dihadiri oleh Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau serta sejumlah LSM dan pegiat perikanan di Asia Tenggara yang menjadi anggota SEA fish for Justice.
Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menyatakan bahwa pembentukan simpul jaringan ini dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi, bertukar informasi dan pengetahuan, meningkatkan kapasitas, serta membangun solidaritas bersama dalam perjuangan nelayan kecil di Asia Tenggara untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan. "Nelayan kecil di Asia Tenggara merupakan produsen pangan perikanan penting, baik perikanan tangkap maupun budi daya, yang menyediakan kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat di seluruh dunia. Lebih dari 22% produksi ikan dunia dihasilkan dari kawasan ini melibatkan lebih dari 10 juta orang, laki-laki maupun perempuan, yang bekerja sebagai nelayan, pembudi daya ikan, maupun pengolah hasil perikanan," tegas Dani.
Para deklarator juga menyatakan bahwa simpul gerakan nelayan di Asia Tenggara ini bertujuan memperjuangkan nasib nelayan tradisional yang tergusur maupun terancam hak hidup dan penghidupannya. Membangun kekuatan ekonomi yang mandiri di kalangan nelayan tradisional, memperkuat pengetahuan dan aksi-aksi langsung nelayan tradisional dalam menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir, termasuk memperkuat resiliensi nelayan terhadap dampak perubahan iklim. Menegakkan kedaulatan pangan, memastikan terpenuhinya hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi keluarga nelayan. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas tanah dan wilayah perairannya, serta hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan memperkuat peranan dan posisi nelayan Perempuan.
Dalam naskah deklarasi juga disebutkan bahwa pimpinan organisasi nelayan bersepakat untuk terus melanjutkan perjuangan untuk melawan agenda-agenda pemiskinan nelayan kecil di Asia Tenggara melalui praktik-praktik sebagai berikut.
1. Privatisasi dan komersialisasi sumber daya kelautan dan pesisir. Pengrusakan ekosistem laut dan pesisir (Kawasan mangrove, padang lamun, karang, pasir laut, dsb).
2. Penggusuran nelayan dari ruang hidupnya akibat dari proyek-proyek infrastruktur seperti reklamasi pantai atau kawasan pariwisata.
3. Pembungkaman suara nelayan kecil dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingannya.
4. Marjinalisasi ekonomi akibat ketiadaan akses terhadap permodalan, sarana dan prasarana, serta pemasaran.
Dani juga mengatakan setelah deklarasi ini, organisasi nelayan kecil harus terus melanjutkan perjuangannya di negara masing-masing. Nelayan dan petambak harus terus bekerja menjaga laut dan pesisir sumber kehidupannya.
"Simpul ini memanggil kita untuk bersatu, saling membantu, dan berkolaborasi sesama nelayan dan petambak. Hanya dengan cara ini, suara nelayan lebih didengarkan. Kita meyakini bahwa seluruh pembicaraan tentang laut dan pesisir tidak akan bermakna apa-apa tanpa melibatkan nelayan. Nothing about us without us!" tegas Dani. (RO/Z-2)
Tur tahap pertama akan dimulai pada Mei 2026 di Indonesia, kemudian lanjut ke Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura.
AS dan Tiongkok mencoba mediasi konflik perbatasan Thailand-Kamboja. Bangkok tegaskan gencatan senjata hanya terjadi jika Kamboja tunjukkan niat nyata di lapangan.
Thailand blokade pengiriman bahan bakar dan senjata ke Kamboja di tengah konflik perbatasan yang memanas, meski serangan Kamboja menurun.
KETEGANGAN berkepanjangan antara Kamboja dan Thailand pecah, menandai pertempuran terbesar antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara tersebut dalam lebih dari sepuluh tahun.
Seorang pekerja bantuan di lokasi kejadian mengungkapkan jet militer mengebom rumah sakit umum Mrauk-U, mengonfirmasi 31 korban jiwa dan 68 korban luka.
Kendati belum ada laporan kerusakan struktural pada fasilitas pendidikan, penutupan ini mencerminkan tingginya risiko keamanan yang dihadapi warga dan pelajar di kawasan perbatasan.
ATR 42-500 jadi tulang punggung pengawasan Ditjen PSDKP KKP, mampu terbang rendah, menjangkau daerah terpencil, dan verifikasi pelanggaran kelautan.
Zulhas pernah menyoroti pesawat ATR 42-500 milik PSDKP yang dinilai sudah tua. Armada ini dipakai patroli laut hingga dukung bantuan bencana.
Di tanah relokasi Tanjung Banon, warga adat Rempang menata hidup baru. Program Kampung Nelayan Merah Putih hadir membawa harapan dan masa depan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempertegas komitmennya dalam mendukung daya saing pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan melalui penguatan ekosistem halal.
Masyarakat juga telah disosialisasikan mengenai pembangunan tanggul beton tersebut.
Reformasi perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 membawa semangat baru sistem yang lebih cepat, transparan, dan efisien.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved