Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BEA Cukai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, serta PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Bekasi telah menjalin kolaborasi untuk mendorong ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Bekasi ke pasar internasional, khususnya Selandia Baru dan Jepang.
Dalam rangkaian kegiatan ini, ketiga instansi tersebut melepas pengiriman satu kontainer produk pertanian ke Jepang dan melakukan ekspor perdana 17 produk UMKM di Lapangan Pemkot Bekasi pada Senin (04/11).
Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi Yanti Sarmuhidayanti menekankan, komitmen instansinya untuk mendukung pelaku UMKM dalam memperluas jangkauan pasar global.

"Kami terus mendorong pelaku UMKM dan IKM untuk bisa memperluas pangsa pasar. Salah satu langkah strategis yang kami luncurkan adalah program business matching, yang menghubungkan para pelaku usaha dengan pembeli di luar negeri," ungkapnya.
Yanti juga menjelaskan bahwa melalui program business matching, dua pelaku UMKM dari Bekasi telah berhasil menembus pasar luar negeri dengan produk bir pletok dan rendang kemasan.
"Kini, sebanyak 17 pelaku UMKM lainnya mencoba mengikuti jejak tersebut dengan mengirimkan produk mereka ke Selandia Baru, termasuk makanan, minuman, busana, dan kopi yang dikemas secara modern," tambahnya.
Keberhasilan ekspor perdana ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah Kota Bekasi. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, Solikhin, mengungkapkan pentingnya nota kesepakatan kerja sama untuk pemberdayaan IKM dan UMKM.

"Kegiatan pelepasan ekspor ini merupakan langkah bersama untuk memberdayakan IKM dan UMKM dalam orientasi ekspor serta memberikan fasilitas kepabeanan," jelasnya.
Pj. Walikota Bekasi Gani Muhammad, yang meresmikan ekspor perdana ini secara simbolis, menekankan bahwa kolaborasi antarinstansi sangat penting untuk meningkatkan perekonomian daerah.
"Kami berharap ekspor produk UMKM Bekasi dapat berlangsung secara kontinu. Semoga pengiriman ini terus bertambah, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun jumlah UMKM yang terlibat," harapnya.
Dengan kolaborasi yang solid antarinstansi, diharapkan produk UMKM Bekasi dapat semakin dikenal di pasar global dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. (RO/Z-10)
Dukungan Kementerian Koperasi (Kemenkop) terhadap kemajuan Koperasi Produsen Upland Subang Farm tidak hanya sebatas kebijakan, tetapi juga pembiayaan.
Pada 2025 (angka sementara) produksi kakao berada di kisaran 616 ribu ton, dan pada 2026 diproyeksikan naik menjadi 635 ribu ton dengan luas areal mencapai 1,38 juta hektare.
Mendes PDT Yandri Susanto, yang hadir langsung melepas keberangkatan kontainer ekspor tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah konkret sektor swasta dalam membina desa.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Pada kuartal IV 2025, industri tekstil dan produk tekstil tercatat tumbuh 4,37 persen secara tahunan di tengah tekanan global dan perlambatan permintaan di sejumlah negara tujuan ekspor.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melibatkan nasabah usaha ultra mikro menyalurkan lebih dari 2.000 paket abon dan rendang bagi korban banjir dan longsor di Sumatra
Di era digital, ekspor bisa dimulai dari yang kecil, dari satu produk lokal yang dikirim ke luar negeri, hingga menjadi jembatan rasa Indonesia di mancanegara.
Event ini sekaligus menjadi wadah bagi UMKM untuk memperluas pasar dan memperkenalkan produk mereka ke audiens yang lebih luas.
WAKIL Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga kelemahan yang masih membayangi UMKM di Indonesia.
PP No 7/2021 mewajibkan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk produk-produk UMKM.
Bermula dari hobi, 3thre_brothers.menciptakan konten video ulasan produk elektronik dan gadget, kini mereka sukses meraih keuntungan melalui program YouTube Shopping Affiliates
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved