Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mendukung penuh peningkatan ekonomi dari sektor usaha makanan dan minuman di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Adhi berharap pengusaha diberikan kemudahan dalam proses regulasi dan perizinan. Sehingga dalam pemerintahan yang baru ini para pelaku usaha bisa mendapatkan kepastian hukum dan tidak merasa ditekan dengan aturan yang ada.
"GAPMMI sangat mendukung upaya pemerintahan Prabowo Subianto dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Khususnya, bagi pelaku usaha makanan dan minuman," ujar Adhi di sela-sela pertemuannya, di Jakarta, Selasa (5/11).
Pihaknya berharap pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan baru dapat memberikan harapan besar bagi pelaku usaha. Selain itu, Adhi juga meminta agar pemerintah memberikan dukungan dan kemudahan dalam pelayanan pameran terhadap produk makanan dan minuman.
Di negara lain, pameran usaha mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan terbukti sangat berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah di berbagai negara memahami bahwa pameran usaha bukan hanya sebagai ajang promosi, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan nasional.
"Dengan memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, promosi, hingga insentif bagi peserta pameran, mereka berhasil menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan usaha kecil dan menengah," kata Adhi. (J-3)
Potensi penyerapan karbon nasional mencapai 170,18 Mt CO2/tahun.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Persoalan pembagian hasil sumber daya laut juga menjadi perhatian di daerah.
"Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun regulasi di Indonesia yang memperbolehkan penjualan pulau kecil."
Penyelundupan benih bening lobster lebih berdampak kepada penerimaan negara, kedaulatan, dan pengelolaan perikanan.
Pembatasan yang diatur dalam PP 28/2024 dapat menurunkan penjualan dan memicu gelombang PHK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved