Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mendukung penuh peningkatan ekonomi dari sektor usaha makanan dan minuman di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Adhi berharap pengusaha diberikan kemudahan dalam proses regulasi dan perizinan. Sehingga dalam pemerintahan yang baru ini para pelaku usaha bisa mendapatkan kepastian hukum dan tidak merasa ditekan dengan aturan yang ada.
"GAPMMI sangat mendukung upaya pemerintahan Prabowo Subianto dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Khususnya, bagi pelaku usaha makanan dan minuman," ujar Adhi di sela-sela pertemuannya, di Jakarta, Selasa (5/11).
Pihaknya berharap pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan baru dapat memberikan harapan besar bagi pelaku usaha. Selain itu, Adhi juga meminta agar pemerintah memberikan dukungan dan kemudahan dalam pelayanan pameran terhadap produk makanan dan minuman.
Di negara lain, pameran usaha mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan terbukti sangat berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah di berbagai negara memahami bahwa pameran usaha bukan hanya sebagai ajang promosi, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan nasional.
"Dengan memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, promosi, hingga insentif bagi peserta pameran, mereka berhasil menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan usaha kecil dan menengah," kata Adhi. (J-3)
Pembatasan media sosial berbasis usia dapat diposisikan sebagai shock therapy awal untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak di ruang digital.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
INDUSTRI aset kripto Indonesia diproyeksikan memasuki fase pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan pada 2026.
Regulasi yang tumpang tindih bukan hanya menurunkan pemasukan negara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Pemalsuan terus terjadi karenai ijazah masih dijadikan syarat utama untuk mendapatkan pekerjaan dan gelar akademik telah menjadi simbol gengsi sosial.
Pembahasan RUU Hak Cipta di Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka kembali kebutuhan mendesak akan membuka regulasi yang lebih adil bagi pelaku industri kreatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved