Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENASIHAT Khusus Bidang Ekonomi Presiden, Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa belum mengetahui rencana kenaikan PPN 12% di tahun 2025 apakah akan terlaksana.
Ia mengaku dirinya belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto mengenai hal tersebut.
“Saya kan juga baru pulang dari luar negeri, jadi belum terinfo soal itu,” kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Senin (4/11).
Bambang menegaskan, keputusan untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen tersebut ada di tangan pemerintah.
“Ya itu (kenaikan PPN 12%) kan nanti keputusan pemerintah ya,” tutur Bambang.
Di kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kenaikan PPN 12% masih akan dibahas.
"Nanti akan dibahas, Menteri Keuangan itu domainnya," ucap Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian.
Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan PPN ini berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. (Fal/M-4)
Artinya, untuk barang jasa selain tergolong barang mewah tidak ada kenaikan PPN.
Bagi seluruh pengusaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif PPN 12%, dapat mengembalikan kelebihan pajak sebesar 1% kepada pembeli.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Keputusan itu juga memberikan ruang bagi dunia usaha untuk terus mendorong aktivitas ekonomi tanpa harus khawatir akan dampak signifikan dari kenaikan tarif PPN yang lebih luas
Keputusan pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang dan jasa mewah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.
PKS mengapresiasi kebijakan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah. Langkah ini dinilai bijak dalam menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah
Kurang lebih sekitar 30.900 UMKM yang bergerak di jasa katering terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah perlu melakukan transformasi ekonomi dari berbasis komoditas menjadi lebih berbasis manufaktur untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.
Penasihat Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro berpandangan pemerintah Indonesia mesti pintar menangkap peluang dari perang tarif oleh AS.
Diharapkan pada tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5% dengan dorongan program MBG dan 3 juta rumah.
Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang menurun, sulit bagi Indonesia memperoleh pertumbuhan ekonomi 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved