Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan rencana untuk menyatukan berbagai aturan terkait kebudayaan ke dalam satu Undang-Undang (UU) yang disebut Omnibus Law Kebudayaan. Regulasi itu akan mulai dirumuskan tahun depan.
"Nanti kita akan buat timnya. Ini kan kementerian baru. Jadi kami akan menghimpun, mungkin tahun depan kita mulai dudukkan," kata Fadli di kantornya, Jakarta, Senin (4/10).
Ia mengaku saat ini pihaknya masih sibuk mengurus penyusunan struktur organisasi dan tata kerja.
"Bahkan pejabat-pejabatnya saja belum ada. Mungkin tahun depan kita akan mulai merintis untuk membicarakan Omnibus LawKebudayaan," imbuhnya.
Fadli memandang perlu membuat Undang-Undang Kebudayaan menjadi satu kesatuan yang besar. Pasalnya, saat ini regulasi terkait kebidayaan teralu banyak dan saling tumpang tindih.
"Sekarang ada Undang-Undang Permuseuman. Undang-Undang Musik mungkin nanti ada lagi yang mau mengusulkan. Namun kalau kita ada satu Omnibus Law Kebudayaan, kita bisa menghimpun semuanya di dalam satu undang-undang itu supaya lebih simpel," pungkasnya. (Z-11)
Menbud Fadli Zon resmi menunjuk KGPA Tedjowulan sebagai pelaksana cagar budaya Keraton Solo meski diprotes GKR Timoer Rumbai.
Pengangkatan KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta diprotes.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan alasan menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan Kanjeng Gusti Panembahan Agung ( KGPA ) Tedjowulan di Keraton Solo
Ada protes penolakan saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerahkan surat keputusan atau SK untuk pengangkatan Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan di Keraton Solo
Fadli Zon menilai, pemetaan sumber daya manusia (SDM) yang objektif sangat krusial agar pengembangan kebudayaan nasional memiliki landasan kebijakan yang kuat dan tepat sasaran.
Fadli Zon membela Presiden Prabowo Subianto dari kritik yang menuding adanya kebangkitan militerisme di masa pemerintahannya.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved