Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan rencana untuk menyatukan berbagai aturan terkait kebudayaan ke dalam satu Undang-Undang (UU) yang disebut Omnibus Law Kebudayaan. Regulasi itu akan mulai dirumuskan tahun depan.
"Nanti kita akan buat timnya. Ini kan kementerian baru. Jadi kami akan menghimpun, mungkin tahun depan kita mulai dudukkan," kata Fadli di kantornya, Jakarta, Senin (4/10).
Ia mengaku saat ini pihaknya masih sibuk mengurus penyusunan struktur organisasi dan tata kerja.
"Bahkan pejabat-pejabatnya saja belum ada. Mungkin tahun depan kita akan mulai merintis untuk membicarakan Omnibus LawKebudayaan," imbuhnya.
Fadli memandang perlu membuat Undang-Undang Kebudayaan menjadi satu kesatuan yang besar. Pasalnya, saat ini regulasi terkait kebidayaan teralu banyak dan saling tumpang tindih.
"Sekarang ada Undang-Undang Permuseuman. Undang-Undang Musik mungkin nanti ada lagi yang mau mengusulkan. Namun kalau kita ada satu Omnibus Law Kebudayaan, kita bisa menghimpun semuanya di dalam satu undang-undang itu supaya lebih simpel," pungkasnya. (Z-11)
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia akan terus dilanjutkan, meski sejumlah pihak meminta agar program tersebut dihentikan.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon meminta maaf tak sensitif terkait penyangkalan tragedi pemerkosaan 1998.
Fadli menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya merupakan pendapat pribadi. Ia mengaku mengutuk perisitiwa perkosaan tersebut.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved