Stabilitas Ekonomi, PR Pertama Presiden Prabowo

DUNIA usaha menilai Presiden Prabowo Subianto berupaya mendahulukan terjaganya stabilitas ekonomi dalam negeri di awal masa pemerintahannya. Hal itu terlihat dari wajah lama yang akan mengisi kursi menteri di bidang perekonomian.

"Tetapi, dengan tantangan ekonomi yang begitu kompleks, harus ada evaluasi atas kinerja, agar aspek akselerasi ekonomi selanjutnya menjadi perhatian utama presiden," kata Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani melalui keterangannya, Minggu (20/10).

Setidaknya, lanjut dia, terdapat tiga tantangan mendasar secara ekonomi yang harus diurai pemerintah ke depan.

Baca juga : Presiden Prabowo: We Want to be a Good Neighbor

Pertama mengenai tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp3.005,1 triliun.

Artinya, ada potensi defisit lebih dari Rp600 triliun yang akan menjadi penambah utang negara. Termasuk juga masalah fiskal dengan jatuh tempo hutang sekitar Rp800 triliun pada 2025.

"Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," kata Ajib.

Baca juga : PM Belanda Ikut Ucapkan Selamat atas Pelantikan Prabowo-Gibran

Permasalahan mendasar kedua adalah masih tingginya angka pengangguran. Data tahun 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%. Pencapaian investasi yang selalu over target selama lima tahun terakhir masih tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja. Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyaknya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan angka rasio incremental output ratio (ICOR) terus mengalami peningkatan.

"Artinya investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," jelas Ajib.

Lalu permasalahan ketiga ialah kemiskinan. Pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan. Dengan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan <i>sustain kalau kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan.

Baca juga : Prabowo Subianto Harus Lanjutkan Kebijakan Pro-Palestina di Era Menlu Retno

Data statistik tahun 2024 menunjukkan angka kemiskinan sebesar 9,03%, atau sekitar 25 juta orang. Tetapi, kata Ajib, ada fakta menarik lain yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS berjumlah lebih dari 96 juta orang.

Karena itu, pemerintah dituntut jeli dengan data awal sebagai fondasi kebijakan ke depannya. "Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang," kata Ajib.

Presiden Prabowo sudah mempunyai program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita. Dari delapan program unggulan, lima di antaranya tentang ekonomi. Artinya, Presiden sudah memahami bahwa masalah dan tantangan ke depannya adalah tentang masalah perekonomian.

Karena itu, dibutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural untuk bisa menjadi jalan keluarnya. "Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur," jelas Ajib. (E-2)