Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan salah satu kendala terbesar dalam menjalankan proyek panas bumi (geothermal) di Tanah Air ialah masalah perizinan yang memakan waktu lima sampai enam tahun. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam pembukaan The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (18/9).
Dia mengungkapkan, dengan potensi sumber energi yang terkandung dalam perut bumi Indonesia mencapai 23.965,5 megawatt (MW) atau terbesar kedua di dunia, seharusnya banyak proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang sudah berjalan. Namun sayangnya itu masih sangat jauh dari harapan.
"Saya heran dengan peluangnya besar hingga 24.000 MW, artinya banyak investor yang mencari energi hijau (panas bumi), tapi, kok, tidak berjalan secara cepat. KKetahuan seperti disampaikan Pak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Bahlil Lahadalia) ternyata untuk mulai konstruksi dari awal sampai urusan perizinan bisa 5-6 tahun," ujar Jokowi.
Baca juga : PLTP Kamojang Pegang Peran Besar dalam Transisi Energi di Indonesia
Ia mengatakan masalah perizinan yang berbelit untuk melaksanakan usaha pertambangan panas bumi harus secepatnya dibenahi karena menjadi faktor penentu bagi investor atau perusahaan asing untuk menanamkan modalnya.
"Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebuh dahulu. Kalau investornya enggak sabar, menunggu sampai enam tahun, enggak mungkin mau kerjakan proyek itu," imbuh mantan wali kota Surakarta itu.
Selain itu, kata Jokowi, kendala lain dalam proyek energi baru terbarukan (EBT), termasuk PLTP karena harga jual listrik panas bumi masih mahal, sehingga dianggap tidak kompetitif dengan proyek pembangkit listrik fosil.
Baca juga : Pengembangan PLTP Poco Leok Dorong Kemandirian Energi dan Ekonomi NTT
"Kita tahu dalam melakukan transisi hijau, hampir semua negara berkembang menghadapi yang namanya keterjangkauan harga," sebutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan kendala perizinan usaha tambang panas bumi itu antara lain terkait pengurusan dokumen Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR yang memakan waktu sampai tiga tahun. Dokumen ini yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Berikutnya, ada izin analisis mengenai dampak lngkungan (amdal) dan izin lokasi pembangunan PLTP yang kurang lebih prosesnya menelan dua sampai tiga tahun.
"Jadi, bisa membangun konstruksinya (PLTP) itu pada tahun keenam. Ini lebih dari satu periode presiden. Coba bayangkan pak ini akan susah untuk menuju net zero emissions," imbuhnya.
Untuk itu, Bahlil menegaskan berencana memangkas perizinan panas bumi agar lebih efisien dan berupaya mencari solusi mengurangi berbagai kendala termasuk soal pendanaan.
"Saya izin sama bapak presiden, kami akan memangkas baik dari sisi syarat, waktu untuk kita mendorong investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi. Jadi, ke depan teman-teman investor tidak perlu ragu lagi," pungkasnya. (Z-11)
PT Perkebunan Nusantara III, bersama Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), mengambil langkah strategis dalam transisi energi melalui pengembangan PLTS.
Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), sebagai subholding dari PT Pertamina menyatakan keinginan untuk mengembangkan PLTN di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 55 pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tersebar di 15 provinsi, termasuk milik Medco.
PT Medco Energi Internasional Tbk, melalui anak usahanya PT Medco Power Indonesia (Medco Power), memulai operasi komersial PLTS berkapasitas 25 di Bali Timur.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dinilai berpotensi menghambat momentum Indonesia dalam merealisasikan transisi energi.
Indonesia diproyeksikan akan menjadi net importer gas fosil pada 2040, hingga dampak kesehatan dan lingkungan yang meningkat di sekitar pembangkit.
Potensi pasokan gas di Indonesia secara nasional masih mencukupi, namun distribusinya terkendala oleh ketidaksesuaian lokasi antara produksi dan konsumsi.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
PT Pertamina (Persero) memperkenalkan inovasi digital terbaru dalam pengelolaan perizinan melalui penerapan berbasis teknologi geospasial ArcGIS.
Dilakukan penambahan dua titik operasional baru, tepatnya di Integrated Terminal Panjang, Provinsi Lampung dan Fuel Terminal Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyelenggarakan program Pelatihan Teknisi Konversi dan Pemeliharaan Kendaraan Bahan Bakar Gas (BBG).
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved