Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi dan Sosial, Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) Li Junhua memperkirakan sebanyak 600 juta orang akan berada dalam kemiskinan di 2030. Hal itu terjadi lantaran proyeksi Sustainable Development Goals (SDGs) secara global tidak tercapai.
"Seperti yang kita ketahui, dunia saat ini tidak sesuai dengan proyeksi SDGs, dengan hampir 600 juta orang diperkirakan akan berada dalam kemiskinan pada tahun 2030," ujar Li dalam forum High Level Forum on Multistakeholder Partnership (HLF MSP) 2024 yang digelar di Bali, Selasa (3/9).
Di tahun 2023 lalu, terjadi penurunan signifikan dalam implementasi SDGs. Di sisi lain, penggunaan bahan bakar fosil justru terus meningkat secara global.
Baca juga : Di Forum HLPF, Putra Bangsa Ini Inginkan PBB Totalitas Tangani Konflik
Bukan hanya itu, tantangan pembiayaan juga menjadi poin kritis saat ini. Sebab, di negara-negara berkembang, akses pembiayaan semakin sulit sehingga tidak mampu mengimplementasikan SDGs yang sudah disepakati bersama.
"Kesenjangan pembiayaan lebih luas dari negara-negara berkembang yang tidak memiliki akses ke pembiayaan yang terjangkau sesuai dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Investasi, kerangka kebijakan nasional dan internasional, serta pengaturan tata kelola yang masih belum sepenuhnya selaras dengan SDGs," ucapnya.
Untuk itu, saat ini juga sedang dirancang ide atau proposal yang untuk mendapatkan pembiayaan yang adil bagi negara-negara berkenan. Hal tersebut harus dilakukan bersama dalam berbagai bentuk kemitraan antara sesama negara-negara berkembang dan juga negara maju.
Baca juga : PBB: Indonesia Negara Paling Progresif dalam PencapaianSDGs dalam Tiga Tahun Terakhir
"Saatnya sekarang untuk memilih antara sukses bersama atau gagal bersama. Namun, pesannya jelas, kegagalan bukanlah pilihan," tambahnya.
Li berharap forum seperti HLF MSP bisa memberikan terobosan-terobosan baru terkait pembiaran di negara-negara berkembang. Kerja sama dan kolaborasi bisa diperkuat dan komitmen negara-negara maju untuk mendukung negara-negara berkembang perlu dipertegas lagi.
"Saya yakin diskusi hari ini akan berkontribusi pada penguatan semangat kemitraan global dan solidaritas yang diperlukan untuk penyelamatan. Saya berharap forum ini sukses dan saya menantikan hasil dari diskusi anda," tandasnya. (Z-11)
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
INSTITUSI pendidikan harus terus mendukung untuk tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) dengan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan berbasis pada aksi nyata.
Produk ini mengandung bio materials di semua bagian, mulai dari produk hingga kemasan dan karton. Sehingga aman bagi lingkungan.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
PT Kalimantan Prima Persada (KPP Mining) menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program KPP Mining Youth in Action 2024.
Yayasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meresmikan Rumah Dampak Ditiro, inisiatif baru sebagai pusat kolaborasi dan ruang terbuka bagi inovasi sosial lintas sektor.
Menuju 2045, target inklusi keuangan 98% perlu dimaknai lebih dari pencapaian administratif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved