Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi dan Sosial, Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) Li Junhua memperkirakan sebanyak 600 juta orang akan berada dalam kemiskinan di 2030. Hal itu terjadi lantaran proyeksi Sustainable Development Goals (SDGs) secara global tidak tercapai.
"Seperti yang kita ketahui, dunia saat ini tidak sesuai dengan proyeksi SDGs, dengan hampir 600 juta orang diperkirakan akan berada dalam kemiskinan pada tahun 2030," ujar Li dalam forum High Level Forum on Multistakeholder Partnership (HLF MSP) 2024 yang digelar di Bali, Selasa (3/9).
Di tahun 2023 lalu, terjadi penurunan signifikan dalam implementasi SDGs. Di sisi lain, penggunaan bahan bakar fosil justru terus meningkat secara global.
Baca juga : Di Forum HLPF, Putra Bangsa Ini Inginkan PBB Totalitas Tangani Konflik
Bukan hanya itu, tantangan pembiayaan juga menjadi poin kritis saat ini. Sebab, di negara-negara berkembang, akses pembiayaan semakin sulit sehingga tidak mampu mengimplementasikan SDGs yang sudah disepakati bersama.
"Kesenjangan pembiayaan lebih luas dari negara-negara berkembang yang tidak memiliki akses ke pembiayaan yang terjangkau sesuai dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Investasi, kerangka kebijakan nasional dan internasional, serta pengaturan tata kelola yang masih belum sepenuhnya selaras dengan SDGs," ucapnya.
Untuk itu, saat ini juga sedang dirancang ide atau proposal yang untuk mendapatkan pembiayaan yang adil bagi negara-negara berkenan. Hal tersebut harus dilakukan bersama dalam berbagai bentuk kemitraan antara sesama negara-negara berkembang dan juga negara maju.
Baca juga : PBB: Indonesia Negara Paling Progresif dalam PencapaianSDGs dalam Tiga Tahun Terakhir
"Saatnya sekarang untuk memilih antara sukses bersama atau gagal bersama. Namun, pesannya jelas, kegagalan bukanlah pilihan," tambahnya.
Li berharap forum seperti HLF MSP bisa memberikan terobosan-terobosan baru terkait pembiaran di negara-negara berkembang. Kerja sama dan kolaborasi bisa diperkuat dan komitmen negara-negara maju untuk mendukung negara-negara berkembang perlu dipertegas lagi.
"Saya yakin diskusi hari ini akan berkontribusi pada penguatan semangat kemitraan global dan solidaritas yang diperlukan untuk penyelamatan. Saya berharap forum ini sukses dan saya menantikan hasil dari diskusi anda," tandasnya. (Z-11)
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan internasional atas peran Retno Marsudi sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB pertama untuk isu air
Pemkab Cianjur membebaskan atau memberikan pengurangan sebesar 100% tunggakan pokok serta sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apalagi berdasarkan data warga Kota Bandung relatif taat dalam melakukan pembayaran PBB.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Ilmuwan Indonesia Maila Dinia Husni Rahiem, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, memimpin penyusunan dua jilid buku ilmiah menghimpun 164 artikel dari 20 negara
Data Bappenas pada 2024 menunjukkan bahwa gerakan filantropi berbasis keagamaan serta bentuk-bentuk filantropi lainnya tumbuh pesat dengan kontribusi nyata
INSTITUSI pendidikan harus terus mendukung untuk tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) dengan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan berbasis pada aksi nyata.
Produk ini mengandung bio materials di semua bagian, mulai dari produk hingga kemasan dan karton. Sehingga aman bagi lingkungan.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
PT Kalimantan Prima Persada (KPP Mining) menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program KPP Mining Youth in Action 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved