RAPBN 2025 tidak Cerminkan Keseriusan Wujudkan Ketahanan Pangan

Presiden Joko Widodo memaparkan anggaran ketahanan pangan di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 hanya sebesar Rp124,4 triliun. 

Pengamat Pertanian Syaiful Bahari melihat nominal itu sama sekali tidak mencerminkan adanya perencanaan strategis untuk penguatan sektor pertanian nasional.

"Seharusnya pemerintah memperjelas apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan, apakah dengan jalan peningkatan produktivitas atau penguatan cadangan pangan nasional atau memperbesar bantuan pangan seperti yang terjadi di 2023-2024," ucap Syaiful saat dihubungi, Jumat (16/8).

Baca juga : Hasto PDIP Sebut Proyek Food Estate Jokowi Kejahatan Lingkungan? Begini Kata Pengamat

Sebagaimana diketahui, anggaran ketahanan pangan di APBN 2025 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani. 

Melihat dari pengalokasian anggaran tersebut, Syaiful menilai tidak ada upaya serius dari pemerintah memperbaiki produktivitas pertanian, mulai dari hulu sampai hilir.

"Misalnya penyediaan bibit berkualitas baik dan pupuk yang anggarannya terus berkurang. Demikian juga di pasca panen, Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara lain dalam pasca panen, sehingga produk pertanian dalam negeri sulit bersaing dengan negara lain. Belum lagi pembangunan infrastruktur pertanian, seperti bendungan yang tidak tepat sasaran, karena irigasi tersiernya tidak dibangun, akibatnya mubzir," imbuhnya.

Syaiful menilai orientasi RAPBN untuk ketahanan pangan di 2025 lebih banyak mengalokasikan cadangan pangan dan bantuan sosial pangan. 

"Alokasi belanja ini bisa bersumber dari lokal tetapi juga impor, dan umumnya mengandalkan impor untuk realisasinya seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya," tutur Syaiful. (Z-11)