Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Selasa (6/8), memimpin ekspos penindakan barang impor ilegal dengan total nilai mencapai Rp46,1 miliar. Dari total itu, potensi kerugian negara yang timbul sebesar Rp18 miliar.
Ekspos tersebut merupakan kegaitan gabungan bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Cikarang serta KPPBC Tanjung Priok.
Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menyampaikan beberapa barang yang berhasil ditindak yakni pakaian bekas sebanyak 1.883 bal, balpres sebanyak 3.044 bal, 695 produk jadi, termasuk karpet dan handuk, 332 pax produk tekstil, 43 alat kosmetik, 371 alas kaki, 6.578 elektronik termasuk telepon seluler dan laptop serta 5.896 produk garmen berbagai jenis seperti pakaian jadi dan aksesoris.
Baca juga : Pintu Masuk Barang Impor Diusulkan Geser ke Pelabuhan Kawasan Timur
"Barang-barang itu tidak dilengkapi dokumen perizinan impor dan laporan surveyor. Artinya barang itu masuk secara tidak jelas serta dokumen lainnya," kata Zulhas di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (6/8).
Barang-barang hasil penindakan tersebut didominasi dari Tiongkok dan beberapa negara di Asia Selatan.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bareskrim Polri, Wahyu Widada menyatakan masalah impor ilegal menjadi perhatian khusus dari Bareskrim.
Baca juga : APSyFI: Penetapan Bea Masuk 200% untuk Beberapa Produk Impor bukan Kebijakan yang Paten
"Karena tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi ini juga berdampak kepada para pengusaha kecil, UMKM kita," imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa Bareskrim akan terus berkomitmen untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan masalah barang impor ilegal ini.
"Kami siap mendukung Pak Menteri apapun langkah yang dilakukan untuk membantu masyarakat kita dan membantu pemerintah selama negara kita menuju negara yang maju ke depannya," pungkasnya. (Z-11)
Pengecekan itu diperlukan untuk kebutuhan pemeriksaan dan pendalaman kasus. Gerak cepat KPK juga penting untuk memastikan kondisi barang tidak diubah.
OTT KPK yang dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhubungan dengan aktivitas importasi barang.
MENTERI Keuangan Purabaya Yudhi Sadewa memperketat pengawasan praktik under invoicing ketika importir melaporkan nilai barang impor lebih rendah dari harga aslinya
Apindo menanggapi temuan ada barang impor dengan harga yang tercantum US$7 (Rp117.000) tapi dijual di marketplace mencapai Rp40 juta-Rp50 juta.
Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani merespons permintaan Amerika Serikat (AS) soal barang impor bebas penetapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ia menegaskan relaksasi mesti selektif
Indonesia Relakan Transmisi Elektronik Tak Dipungut Bea Masuk
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai US$241,86 miliar, atau meningkat 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 kembali mencatatkan surplus signifikan.
Fastrex hadir sebagai solusi atas sulitnya mobilisasi hasil panen di medan yang sering kali memiliki kontur tanah tidak rata.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Pemerintah berjanji meninjau ulang kebijakan kuota impor daging sapi reguler pada Maret 2026, menyusul keberatan pelaku usaha swasta atas pemangkasan kuota yang dinilai terlalu drastis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved