Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Selasa (6/8), memimpin ekspos penindakan barang impor ilegal dengan total nilai mencapai Rp46,1 miliar. Dari total itu, potensi kerugian negara yang timbul sebesar Rp18 miliar.
Ekspos tersebut merupakan kegaitan gabungan bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Cikarang serta KPPBC Tanjung Priok.
Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menyampaikan beberapa barang yang berhasil ditindak yakni pakaian bekas sebanyak 1.883 bal, balpres sebanyak 3.044 bal, 695 produk jadi, termasuk karpet dan handuk, 332 pax produk tekstil, 43 alat kosmetik, 371 alas kaki, 6.578 elektronik termasuk telepon seluler dan laptop serta 5.896 produk garmen berbagai jenis seperti pakaian jadi dan aksesoris.
Baca juga : Pintu Masuk Barang Impor Diusulkan Geser ke Pelabuhan Kawasan Timur
"Barang-barang itu tidak dilengkapi dokumen perizinan impor dan laporan surveyor. Artinya barang itu masuk secara tidak jelas serta dokumen lainnya," kata Zulhas di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (6/8).
Barang-barang hasil penindakan tersebut didominasi dari Tiongkok dan beberapa negara di Asia Selatan.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bareskrim Polri, Wahyu Widada menyatakan masalah impor ilegal menjadi perhatian khusus dari Bareskrim.
Baca juga : APSyFI: Penetapan Bea Masuk 200% untuk Beberapa Produk Impor bukan Kebijakan yang Paten
"Karena tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi ini juga berdampak kepada para pengusaha kecil, UMKM kita," imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa Bareskrim akan terus berkomitmen untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan masalah barang impor ilegal ini.
"Kami siap mendukung Pak Menteri apapun langkah yang dilakukan untuk membantu masyarakat kita dan membantu pemerintah selama negara kita menuju negara yang maju ke depannya," pungkasnya. (Z-11)
MENTERI Keuangan Purabaya Yudhi Sadewa memperketat pengawasan praktik under invoicing ketika importir melaporkan nilai barang impor lebih rendah dari harga aslinya
Apindo menanggapi temuan ada barang impor dengan harga yang tercantum US$7 (Rp117.000) tapi dijual di marketplace mencapai Rp40 juta-Rp50 juta.
Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani merespons permintaan Amerika Serikat (AS) soal barang impor bebas penetapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ia menegaskan relaksasi mesti selektif
Indonesia Relakan Transmisi Elektronik Tak Dipungut Bea Masuk
Penguatan kebijakan penting dilakukan agar pelaku industri tidak terdampak oleh potensi pengalihan pasar dari negara-negara yang terimbas ketentuan dagang baru.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengingatkan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa tsunami barang impor.
NILAI impor Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Oktober 2025 tercatat mencapai US$1.866.025.235,82.
Dengan pertukaran data berbasis elektronik antarotoritas negara, perubahan atau manipulasi dokumen menjadi sulit dilakukan.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Oktober 2025, ekspor tercatat US$24,24 miliar dan impor US$21,84 miliar sehingga surplus US$2,39 miliar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan neraca perdagangan barang pada Oktober 2025 mencatatkan surplus sebesar US$2,39 miliar.
Produksi kedelai dalam negeri hanya berkisar 300– 500 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 2,8 juta hingga 3 juta ton.
EKONOM Indef Ariyo Irhamna mendesak pemerintah memperketat pengawasan dan penegakan aturan impor, menyusul memburuknya kondisi industri tekstil nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved