Permainan Tender Membuat Pengadaan Pemerintah Dibanjiri Barang Impor

KETUA Umum (Ketum) Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai implementasi kebijakan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini belum berjalan optimal.

Menurutnya, industri dalam negeri bukan sekadar membutuhkan turunnya skor TKDN agar bisa ikut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengusaha domestik lebih membutuhkan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan itu.

"Sejak awal, kebijakan itu sudah bermasalah dari sisi pelaksanaan dan pengawasannya merugikan industri lokal," ujar Redma, Selasa (13/5).

Baca juga : Menperin Revisi TKDN, Bantah Akibat Penerapan Tarif Trump

Dia menyoroti peran pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai salah satu titik krusial dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam banyak kasus, Redma menuding PPK justru melakukan praktik yang melemahkan efektivitas kebijakan TKDN dengan membuka akses impor.

"Di lapangan, masih banyak intrik-intrik yang dilakukan oleh PPK bersama para pedagang untuk memanfaatkan celah impor," ungkapnya.

Redma mencontohkan ada PPK yang sengaja menutup akses langsung produsen ke pasar pemerintah. Mereka menyusun spesifikasi teknis barang untuk membuat produk dalam negeri tidak dapat memenuhi syarat. Akibatnya, produk lokal tersingkir meski kualitasnya memadai.

Baca juga : HP Indonesia Resmikan Fasilitas Manufaktur Baru dengan TKDN di Batam

Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah proses lelang atau tender yang pemenangnya justru berasal dari perusahaan dagang (trading) yang tidak memproduksi barangnya sendiri. Bahkan, ada yang hanya mengandalkan produk impor, meski ada produk sejenis yang dibuat di dalam negeri.

"Para trader luar negeri masih leluasa masuk karena celah regulasi dan lemahnya kontrol di lapangan," ujarnya.

Redma menegaskan tantangan terbesar dalam implementasi TKDN adalah lemahnya pengawasan. Dengan banyaknya PPK yang tersebar di berbagai BUMN dan instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, pengawasan yang konsisten dan efektif menjadi sulit dilakukan. Menurutnya, yang dibutuhkan pelaku industri bukan sekadar penambahan aturan, tetapi pengawasan yang ketat.

"Jika pengawasan diperketat dan pelanggaran ditindak secara tegas, kami yakin TKDN 25% sudah cukup untuk membendung dominasi impor," pungkas Redma. (Ins/E-1)