Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7/2024), pada pukul 14.00 WIB. Rencananya, dia dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian.
Eks Aspri Prabowo ini bilang akan melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya, karena pertanian berperan vital untuk kedaulatan pangan.
"Pertanian sentral vital. Kedaulatan pangan salah satunya tergantung pada pangan," kata Sudaryono.
Baca juga : Sudaryono dan Thomas Djiwandono, 2 Politisi Gerindra yang Jadi Wakil Menteri
Dia pun mengaminkan pelantikannya dan meminta doa restu untuk jabatan baru yang diembannya nanti.
"Insya Allah. Mohon doa dan restunya," kata Sudaryono.
Dia mengatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto juga menitipkan pesan kepada dirinya terkait jabatan wakil menteri pertanian.
Baca juga : Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri, Pengamat: Bagi-Bagi Jabatan
"Ya pangan ialah kedaulatan negara," kata Sudaryono menyampaikan pesan Prabowo.
Sudaryono mengatakan baru mendapatkan kabar kemarin sore melalui telepon dan pesan Whatsapp.
"Telepon, Whatsapp. Kemarin sore sama malam. Diminta standby," kata Sudaryono. (Z-2)
Pemerintah memperkuat kemandirian pupuk nasional melalui pembangunan pabrik NPK Nitrat pertama di Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya Pusvetma memperluas kemitraan dengan akademisi dan perguruan tinggi untuk mempercepat inovasi riset dan produksi vaksin hewan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuka keran impor untuk sejumlah komoditas strategis, beras, jagung, gula konsumsi, dan garam.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut HUT ke-80 RI merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap kemandirian pangan nasional.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa penghapusan kuota komoditas impor bertujuan memutus rantai harga yang membuat konsumen kerap kali mendapatkan harga tinggi.
Presiden menegaskan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Setiap pihak yang terlibat dalam upaya mengurangi takaran Minyakita akan ditindak.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MKĀ mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved