Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho menegaskan bahwa urgensi dalam pemberian bea masuk anti dumping (BMAD) seharusnya diberikan ketika ada bukti bahwa industri sudah masuk dalam tahap yang menderita (suffering). Hal tersebut diungkapkan oleh Andry karena hasil penyelidikan dari komite anti dumping Indonesia (KADI) dilakukan di tengah menurunnya impor ubin keramik.
"Bahkan di state sendiri oleh KADI bahwa tren pangsa untuk dari Tiongkok dan dari negara lain untuk importasinya menurun kedua-duanya. Kalau di sini terjadi penurunan 0,56 persen (dari Tiongkok) dan 30,37 persen dari negara lain," ucap Andry di Jakarta pada Selasa (16/7).
Disaat yang sama, Andry menuturkan bahwa juga terjadi peningkatan penjualan di dalam negeri baik itu oleh pemohon di angka 0,12 persen dan juga pendukung pemohon di angka 22,19 persen.
Baca juga : Gobel: Waspada, Bea Impor Tambahan belum Tentu Indah
"Dan di saat yang bersamaan, kenaikan ini didukung peningkatan konsumsi nasional dan ini digambarkan oleh KADI. Limpahan yang diperoleh yang didapatkan dari peningkatan konsumsi nasional ini dimanfaatkan oleh penjualan di dalam negeri," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, KADI mengungkapkan bahwa setidaknya hanya ada 3 perusahaan yang meminta dikenakannya BMAD dari produk tekstil asal Tiongkok. 3 perusahaan tersebut, jelas Andry, hanya menggambarkan 26 persen dari total produsen di Indonesia.
"Pertanyaan sederhananya apakah 26 persen itu sudah menggambarkan majority pelaku di dalam negeri? Karena kalau kita berbicara mengenai peraturan dari anti dumping WTO dikatakan harus pemohon adalah majority producer," terang dia.
Selain itu, Andry menegaskan bahwa indikator-indikator industri tekstil ketika masa penyelidikan KADI justru meningkat. Sebagai contoh, dari penjualan dalam negeri baik dari segi volume maupun dari segi nilai itu meningkat 12 persen dari volumenya dan 7,46 persen dari sisi nilai penjualan dalam negeri yang diikuti dengan harga pokok penjualan (HPP) penjualan juga meningkat.
"Yang menariknya juga, produksi, tenaga kerja meningkat, cash flownya positif. Peningkatan yang menarik adalah peningkatan kapasitas terpasang, peningkatan kapasitas terpasang bisa double digit tapi tidak sejalan dengan penjualan dalam negeri, artinya masih ada kapasitas terpasang yang belum dimanfaatkan," pungkas Andry. (Fal/Z-7)
BPS melaporkan nilai impor Indonesia Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, naik 18,21% yoy, didorong kenaikan impor migas dan non-migas terutama bahan baku dan barang modal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Penguatan proses pembelajaran teknik yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi fokus utama ABB Motion melalui inisiatif ABB Motion Goes to Campus.
DI sektor petrokimia, pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pemenuhan baku mutu lingkungan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kontinuitas operasi industri.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Terdapat 1.236 perusahaan industri yang menyelesaikan tahap pembangunan pada 2025 dan siap mulai berproduksi untuk pertama kali pada 2026.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Yulina memimpin bisnis yang memiliki lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved