Empat Hal Krusial yang Menanti Presiden Terpilih Prabowo Subianto

EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya. Empat hal tersebut merupakan aspek-aspek strategis dalam perekonomian yang tampaknya tak dapat ditangani oleh pemerintah saat ini.

Hal pertama ialah terkait dengan rasio jumlah utang terhadap penerimaan negara (Debt Service Ratio/DSR) yang saat ini terbilang tinggi. Pada 2025, diperkirakan DSR Indonesia mencapai 43,4%.

"Artinya kita menghabiskan 43,4% untuk membayar utang dan bunga utang. Untuk membayar utang dan bunga utang, itupun tidak punya (uangnya), jadi (pemerintah) harus berutang lagi," ujar Samirin dalam diskusi publik bertajuk Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (11/7).

Baca juga : Indef: Dana Jumbo Makan Siang Gratis Lebih Baik Dialihkan untuk Hal Produktif

Itu kian diperberat dengan stagnasi rasio pajak (tax ratio) yang konsisten di kisaran 9% hingga 10% dari PDB. Menurut Samirin, itu terjadi karena ada permasalahan struktural yang belum berhasil dituntaskan.

Belum lagi, utang yang mayoritas bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) memiliki imbal hasil atau bunga yang cukup tinggi, di kisaran 7%. Otomatis setiap utang yang ditarik pemerintah dari SBN, maka pembayarannya disertai dengan bunga di kisaran 7% tersebut.

Hal kedua yang krusial, kata Samirin, ialah masih terjadinya de-industrialisasi di Tanah Air. Padahal industri memiliki dampak pengganda yang relatif besar terhadap perekonomian secara menyeluruh.

Baca juga : Ketua KSPSI Sesalkan Pernyataan Prabowo Terkait Upah Buruh

Lesunya geliat industri juga dikonfirmasi oleh data yang menunjukkan susutnya kontribusi sektor tersebut terhadap PDB. Pada 2010, industri berkontribusi hingga 22% terhadap PDB, sementara saat ini hanya berkisar 18% terhadap PDB.

Ketiga ialah terkait krisis lapangan kerja. Samirin mengutip data mengenai banyaknya generasi Z yang menganggur, tak bersekolah maupun bekerja. Kondisi tersebut dapat diartikan indikasi kegagalan pemanfaatan bonus demografi terjadi.

Belum lagi banyak masyarakat yang masih bekerja di sektor informal, bahkan jumlahnya mendominasi dibanding pekerja di sektor formal. Hal itu kian berat lantaran pemutusan hubungan kerja (PHK) belakangan ini seolah menjadi tren.

Hal terakhir yang krusial dalam aspek ekonomi untuk presiden terpilih ialah terkait posisi nilai tukar rupiah. Samirin menyatakan tidak sependapat bahwa melempemnya nilai tukar rupiah semata kondisi global yang memburuk.

Pasalnya, dalam satu tahun terakhir, rupiah melemah terhadap 81,28% dari seluruh mata uang dunia. "Itu pun sudah didukung dengan harga komoditas yang tinggi, back up BI melalui SRBI, dan penerbitan SBN dengan bunga tinggi," kata Samirin. (Mir/Z-7)