Ketua KSPSI Sesalkan Pernyataan Prabowo Terkait Upah Buruh

KETUA Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyesalkan pemikiran bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto yang meminta agar kaum buruh jangan banyak menuntut upah ke pengusaha.

Sebaliknya capres dari Partai Gerindra tersebut berjanji dengan menyatakan jika dirinya terpilih akan memberikan banyak subsidi.

"Perspektif di pemikiran Prabowo itu adalah business bias atau pengusaha bias. Jadi bias kepada pengusaha, bukan bias kepada keadilan, dalam hal ini keadilan bagi kaum buruh," tegas Jumhur dalam keterangan pers, Kamis (9/11).

Baca juga: Prabowo soal Program Makan Siang: Kita Punya Modal, Harus Berani

Jumhur menguraikan labour revenue atau pendapatan buruh dan juga capital revenue dalam satu usaha di Indonesia masih sekitar 39%, paling rendah di ASEAN Five. Sementara di dunia yang lebih beradab seperti di Eropa bisa sampai 60% pendapatannya untuk buruh. 

Jadi, menurut Jumhur, mereka lebih menghargai kaum buruh. Sementara Indonesia masih jauh di bawah itu. Karena itu, Jumhur menilai, kalau buruh ingin pendapatan lebih dari sisi itu masih masuk akal. 

Peran Negara

Berbicara soal investasi, Ketua Umum KSPSI mengutip ekonom Faisal Basri yang sudah membuat gambaran bahwa keluhan investor soal perburuhan itu hanya urutan ke-11. Yang pertama itu ketidakpastian kebijakan, perpajakan, dan lainnya/  

Jumhur juga menyampaikan dari 2003 sampai sebelum lahirnya UU Omnibus Law itu pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi dengan peraturan yang lama.

"Namun sekarang dibuat peraturan yang lebih merendahkan kesejahteraan kaum buruh, sementara pertumbuhan segitu saja malah nyungsep," ucap Jumhur.

"Jadi tidak ada hubungan antara kita menservis pengusaha dengan pertumbuhan tinggi, tidak ada hubungan itu. Yang ada malah bisa sebaliknya karena pertumbuhan disumbangkan 56%-57% dari belanja masyarakat," jelas Jumhur.

Ia mengingatkan, jika kaum buruh tidak memiliki upah yang cukup, maka daya beli rendah, UMKM terpukul.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo-Gibran Tergerus, Bukti Kekecewaan Rakyat

"Sektor-sektor yang memberikan produksi massal juga akan terpukul, termasuk yang berteknologi tinggi seperti motor, sepeda, peralatan rumah tangga dan tentunya seperti garmen dan sebagainya karena masyarakat tidak memiliki uang untuk membelinya," jelasnya. 

"Jadi perspektifnya tidak boleh jangka pendek, itu perspektif abad 18 sampai awal abad 20 di mana pokoknya kaum buruh diperas setinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha." 

"Itu cara pandang abad 18 dan abad 19. Sekarang kita bicaranya di luar itu," ujar Jumhur seraya menambahkan dirinya sangat menyesalkan pernyataan Prabowo. 

"Yang betul itu adalah hadirkan keadilan, yang menguntungkan bagi pengusaha dan buruh.  Nah di situ harus ada peran negara," sambung Jumhur.

Menurut Jumhur, sekarang negara abai tidak mau berperan, malah banyak hal yang bisa memberikan keuntungan lebih bagi pengusaha tapi gara-gara negara gagal menghadirkan satu servis buat mereka, maka keuntungan pengusaha terpotong.

Ia menunjuk contoh mengenai biaya logistik, pelabuhan, transportasi, pungli, dana-dana KKN yang tidak berhubungan industri yang semuanya merugikan dunia usaha dan jumlahnya besar. 

Baca juga: Anies: Indonesia Harus Kembalikan Teknokrasi Jadi Pilot Pembangunan

Menurut Jumhur, di Malaysia itu biaya logistik sudah 13% dari PDB, sementara kita masih 20%-23%. "Jadi tinggi sekali. Coba kalau kita bisa potong sampai 16% itu luar biasa sangat menguntungkan dunia usaha, jadi ngga ribut lagi dengan buruh," ungkap Jumhur.

Ketua Umum KSPSI itu juga menyoroti masalah bunga bank yang tinggi sekali seperti rentenir.

"Negara hadir dong, di negara tetangga bisa 4%-5% kenapa di kita harus 12% bahkan jauh di atas dari BI Rate, marjin terlalu luas, spreadnya terlalu tinggi," ungkap dia.

Menurut Jumhur, negara harusnya hadir agar pengusaha bisa lebih mendapatkan pendapatan daripada harus membayar bunga sehingga biaya buruh bisa lebih dikompromikan.

Pernyataan Prabowo Subianto

Sebelumnya saat berpidato dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11), capres Prabowo Subianto meminta agar buruh tidak banyak menuntut pengusaha soal kenaikan upah.

Menurut Prabowo, jika dirinya terpilih menjadi presiden 2024, ia akan memberikan sejumlah subsidi kepada para buruh. Antara lain subsidi BBM, biaya kesehatan, biaya sekolah, hingga makan siang gratis.

"Kita sudah welfare state, kita akan bicara ke pemimpin buruh, 'eh saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah. Sekolah harus kita bikin enggak bayar, kemudian kita akan kasih makan siang'," kata Prabowo. (RO/S-4)