Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BATAS maksimal toleransi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) disebut sebesar Rp16.500. Jika nilai tukar jatuh lebih dalam dan kurs rupiah per dolar AS melampaui nilai tersebut, perekonomian dinilai akan terdampak cukup signifikan.
“Rp16.500 itu sudah alarm. Jangan sampai ke situ. Kita berharap memang bisa turun,” ujar Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Byarwati kepada pewarta di Gedung DPR, Rabu (3/7).
Batas atas toleransi itu juga disebut menjadi kesepakatan dalam rapat panitia kerja antara Komisi XI DPR dan Bank Indonesia (BI). Karenanya, Komisi Keuangan mendorong agar bank sentral mampu mengeluarkan kebijakan moneter yang mendorong stabilitas nilai tukar dan memperkuat rupiah dihadapan dolar AS.
Baca juga : Dolar AS Bisa Tembus Rp15.400 di Semester II-2023
Dari kesepakatan pembahasan yang telah dilakukan, baik DPR, BI, dan pemerintah menyepakati asumsi nilai tukar untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 ialah Rp15.300 hingga Rp15.900 per dolar AS. Nilai itu lebih baik dari yang diusulkan pemerintah di rentang Rp15.300 sampai Rp16.000 dan BI yang berkisar Rp15.300 hingga Rp15.700.
Anis menilai, menjaga stabilitas nilai tukar menjadi penting, utamanya di tengah situasi perekonomian dunia yang tak menguntungkan bagi Indonesia. Hal yang paling mengkhawatirkan ialah membengkaknya nilai utang dan beban bunga yang berasal dari dolar AS.
“Kita melihat implikasinya sangat banyak. Utang kita bisa menjadi lebih tinggi, utamanya yang dalam bentuk mata uang asing, itu otomatis. Kalau mata uang asing itu menguat, maka utang kita juga akan tinggi naiknya,” kata dia.
Baca juga : Rupiah Menguat Pekan Ini di Angka Rp14.715 Per Dolar AS
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan pihaknya terus mendorong agar BI bisa membawa rupiah ke level yang lebih kuat di kisaran Rp15.000 per dolar AS. Namun bank sentral juga dituntut untuk bisa mengeluarkan kebijakan tanpa mengorbankan sektor lainnya.
“Rupiah itu kalau menguat menguntungkan importir, sementara kalau melemah menguntungkan eskportir. Nah ini yang harus dicari titik seimbangnya. BI itu punya neracanya, kebutuhan mana yang dominan,” ujarnya.
“Jadi memang trennya harus lihat dulu, menurun atau tidak. Arahan kita ke BI agar rupiah menguat dengan isntrumen yang dimiliki BI, BI kelola itu bagiamana, karena kan kita tidak bisa masuk juga ke dalam kebijakan moneter BI, karena independesi BI, yang penting kita lihat hasil akhirnya saja,” tambah Dolfie.
Sementara itu Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah sedianya terus terjadi dari waktu ke waktu. Hal yang penting, kata dia, adalah bagaimana menjaga agar pelemahan nilai tukar tersebut tak terlampau dalam dan masih berada dalam rentang kendali.
“Dalam sejarah republik ini, rupiah tradisinya memang melemah, bukan menguat. Yang penting bagaimana pelemahan inin masih dalam pita yang terkendali,” pungkasnya. (Z-6)
Perencanaan keuangan keluarga Indonesia kini semakin dipengaruhi kebutuhan lintas negara, mulai dari pendidikan internasional hingga pengelolaan aset global.
Nilai tukar rupiah ditutup melemah ke Rp16.828 per dolar AS hari ini, Kamis (12/2). Simak analisis ICDX terkait dampak Nonfarm Payroll AS terhadap kurs domestik.
Nilai tukar rupiah ditutup melemah 42 poin ke Rp16.828 per dolar AS. Penguatan dolar dan naiknya probabilitas The Fed menahan suku bunga pada Maret 2026 menekan pergerakan rupiah.
Nilai tukar Rupiah hari ini, Kamis 12 Februari 2026, dibuka melemah 25 poin ke level Rp16.811 per dolar AS dipicu data tenaga kerja AS yang solid.
Nilai tukar mata uang rupiah hari ini ditutup menguat ke 16.786 per dolar AS. Simak analisis lesunya ekonomi AS dan tingginya minat obligasi domestik.
Nilai tukar rupiah kembali menunjukkan performa positif pada pembukaan perdagangan Rabu pagi, 11 Februari 2026.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved