Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Pemerintah didorong untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan negara agar memiliki ruang fiskal. Itu dinilai penting agar pemerintahan baru ke depan bisa menjalankan berbagai program tanpa harus menambah utang negara.
Apalagi pemerintah saat ini telah memiliki program yang akan terus berlanjut dan memakan biaya besar, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai bantuan sosial. Pengeluaran dipastikan akan bertambah jika ada program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Pemerintah perlu membuat prioritas dan memikirkan alternatif pembiayaan lainnya," kata Analis Utama Ekonomi Politik dari Laboraturium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor saat dihubungi, Senin (24/6).
Baca juga : APBN April 2023 Catat Surplus Rp234,7 Triliun Setara 1,12% dari PDB
Menurutnya, salah satu cara yang bisa ditempuh untuk memuluskan program-program anyar, seperti MBG di tahun depan, pemerintah perlu mengoptimalisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak sejauh ini, kata Reyhan, masih belum optimal dan berpotensi besar untuk mendorong peningkatan pendapatan lebih besar. Sebab, basis pajak di Indonesia masih cukup dangkal.
"Saat ini sekitar 69 juta wajib pajak yang tercatat, padahal jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 142 juta. Lebih lanjut, hanya sebanyak 12,7 juta wajib pajak yang melaporkan SPT tahun 2023 (termasuk untuk PPh Badan dan Pribadi)," kata Reyhan.
Kondisi itu perlu menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan. Alih-alih hanya bertumpu pada penaikan tarif, pemerintah didorong untuk bisa mengoptimalisasi basis pajak dan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak.
"Perlu diteliti lebih dalam, apakah mungkin karena sistem yang kurang efektif atau tarif pajak yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat," jelasnya. (Z-11)
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved