Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, tidak semua hal mengenai kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) bersifat negatif dalam lapangan pekerjaan, namun lebih melengkapi kebutuhan industri.
“Sebagian besar pekerjaan dan industri hanya terpengaruh sebagian pada otomatisasi dan lebih cenderung dilengkapi dibandingkan digantikan oleh AI,” kata Airlangga yang hadir secara virtual dalam acara National Forum on Artificial Intelligence and Indonesian Labour Markets, di Jakarta, Kamis.
Hal itu menanggapi laporan The Future Jobs dari World Economic Forum (WEF), yang menyatakan otomatisasi melalui penggunaan AI akan memunculkan tantangan terkait berkurangnya lapangan pekerjaan. Diperkirakan pada 2025 sebanyak 43 persen pelaku industri akan mengurangi tenaga kerjanya sebagai konsekuensi dari integrasi teknologi.
Baca juga : Ada AI, Ini Pekerjaan yang Terus Berkembang di Masa Depan
Oleh karena itu, menurut Airlangga, dampak terbesar dari teknologi AI kemungkinan besar bukan pada hilangnya lapangan kerja, melainkan potensi perubahan pada kualitas pekerjaan, terutama intensitas dan otonomi kerja.
Seiring dengan pemanfaatan teknologi AI, Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan dalam rangka mengatasi berbagai potensi risiko terkait penggunaan AI, salah satunya melalui peluncuran Strategi Nasional Ekonomi Digital.
Kerangka kerja tersebut terdiri dari enam pilar, yakni:
Baca juga : Daftar Pekerjaan yang Terancam Hilang karena AI
Pada pilar keempat mengenai Penelitian, Inovasi, dan Pengembangan Bisnis akan difokuskan pada upaya pengembangan dan pengelolaan ekosistem AI di Indonesia agar lebih baik.
Airlangga mengatakan, fokus utama pada pilar tersebut untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan serta proses inovatif untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.
Salah satu inisiatif yang dilakukan Pemerintah terkait pilar tersebut, yakni membangun dan meluncurkan zona inovasi khusus di beberapa kabupaten di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan teknologi futuristik.
Baca juga : Membangun Industri 4.0 dengan Teknologi Kecerdasan Artifisial
Selain merampungkan penyusunan Strategi Nasional (Stratnas) tersebut, pada 2023 lalu Pemerintah juga menerbitkan regulasi mengenai etika penggunaan kecerdasan artifisial sebagai titik awal penggunaan AI di sektor publik.
“Mari kita manfaatkan potensi AI untuk membentuk kembali pasar tenaga kerja kita menjadi lebih baik. Bersama-sama, kita dapat membangun pasar tenaga kerja yang tidak hanya tangguh namun juga adaptif, inovatif, dan inklusif. Di masa depan, AI akan meningkatkan lanskap ekonomi kita, menciptakan peluang baru bagi tenaga kerja kita, dan membantu kita mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan,” kata Airlangga pula.
Adapun menurutnya, ekonomi digital kian bertransformasi menjadi salah satu sektor yang terus mengalami perkembangan signifikan, terlebih didukung dengan adanya peningkatan komitmen terhadap penelitian dan pengembangan, serta penanaman budaya inovasi.
Berdasarkan laporan World Intellectual Property Organization (WIPO), Indeks Inovasi Global (GII) Indonesia pada tahun 2022 menduduki peringkat ke-75 dari 130 negara. Pencapaian tersebut merupakan peningkatan 10 tingkat dibandingkan pada tahun 2020.
"Salah satu inovasi dalam sektor ekonomi digital tersebut yakni melalui penggunaan artificial intelligence. Perkembangan AI di Indonesia sendiri juga didorong dengan jumlah penggunaan internet yang masif serta pertumbuhan start-up yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung aktivitas bisnis," jelas Airlangga. (Ant/Z-7)
DI sektor petrokimia, pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pemenuhan baku mutu lingkungan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kontinuitas operasi industri.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Terdapat 1.236 perusahaan industri yang menyelesaikan tahap pembangunan pada 2025 dan siap mulai berproduksi untuk pertama kali pada 2026.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Yulina memimpin bisnis yang memiliki lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.
Wamen UMKM Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha, konektivitas rantai pasok, serta digitalisasi layanan agar UMKM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan stimulus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan itu ditargetkan rampung pada Senin (9/2).
Ia menambahkan, pertumbuhan sektor riil bahkan melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga menopang kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima sejumlah investor institusional dan pelaku industri keuangan di Jakarta, Selasa (3/2).
Laju kencang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (3/2) dipicu oleh masuknya aliran dana asing ke pasar modal domestik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved