Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DINAS Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, terus melakukan sosialisasi pembelian LPG 3 Kg menggunakan KTP.
"Kami di dinas terkait terus melakukan sosialisasi agar warga bisa menaati aturan pembelian LPG 3 Kg dengan KTP. Agar subsidi ini bisa
tepat sasaran," kata Kepala Dinas ESDM, Nurkholis di Surabaya, kemarin.
Menurut Nurkholis, subsidi LPG 3 Kg harus tepat sasaran. Sebab, selama ini masih banyak masyarakat kalangan menengah bahkan kalangan atas yang menikmatinya.
Baca juga : Kementerian ESDM Bantah Criterium Energy Akusisi Blok Bulu
"Kami harap kebijakan ini bisa dijalankan dan ditaati masyarakat. Kami harap bisa semakin optimal dan tepat sasaran untuk subsidi elpiji 3 kg," jelasnya.
Nurkholis melanjutkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selama hampir 10 hari berjalan, pihaknya mendapat laporan
bahwa kebijakan tersebut berjalan cukup baik. "Masyarakat mulai sadar pentingnya pengertian subsidi yang tepat sasaran," tegasnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyatakan subsidi LPG 3 kg harus tepat sasaran kepada orang yang berhak menerima, bukan kepada orang yang mampu. "Target itu diberikan kepada orang, bukan kepada perusahaan atau BUMN," kata Adhy.
Adhy mengaku dirinya sudah melihat data KTP terkait penyaluran gas LPG 3 kg di Jatim. Saat ini, penyaluran gas LPG 3 Kg di Jatim mayoritas sudah tepat sasaran. "Saya kira, untuk dalam rangka tahapan berikutnya supaya target siapa yang berhak memperoleh subsidi itu bisa tepat, itu yang akan kita dukung," katanya. (H-2)
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
PEMERINTAH tengah merumuskan kebijakan baru terkait penetapan harga elpiji 3 kilogram menjadi satu harga nasional. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Demi menjamin keandalan operasi, Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) terus tingkatkan integritas fasilitas pipa penyalur bawah laut.
Kementerian ESDM meninjau dan mengevaluasi kondisi lapangan terkait tata kelola minyak mentah, serta memastikan kualitas dan kuantitas Bahan Bakar Minyak terjaga hingga ke tangan konsumen
Pertamina EP menggandeng BUMD dan KUD untuk mengoperasikan sumur tua dan sumur idle atau sumur yang menganggur.
PRAKTISI minyak dan gas (migas) Hadi Ismoyo menilai rencana pemerintah menetapkan harga elpiji 3 kilogram (kg) menjadi satu harga nasional tidak serta-merta menjamin hilangnya kecurangan.
PEMERINTAH Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menuntut hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari aktivitas eksplorasi dan produksi gas bumi berskala jumbo di Selat Makassar.
PHE ONWJ mengirim topside Anjungan OOA, berbobot 530 metrik ton, dari lokasi fabrikasi Proyek Pengembangan Lapangan OO-OX, Kepulauan Riau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved