Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KONFERENSI dan Pameran bertaraf internasional Indonesia Miner 2024 mempertemukan berbagai pelaku usaha di bidang pertambangan, pakar, pengambil kebijakan, serta seluruh rantai nilai industri pertambangan di Indonesia.
Pada kesempatan ini, Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi/BKPM, M. Pradana Indraputra, serta pelaku usaha pertambangan terkemuka seperti Tony Wenas selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rachmat Makkasau selaku Presiden Direktur PT Amman Mineral, dan Adriansyah Chaniago selaku Wakil Presiden PT Vale Indonesia turut meramaikan forum.
Dalam paparannya tentang penyelarasan pengembangan aluminium hijau Indonesia dengan tujuan keberlanjutan global, Pradana menjelaskan bahwa Indonesia tengah bergerak menuju ekonomi hijau meskipun masih memiliki beberapa pekerjaan rumah.
Baca juga : Capai Visi 2045, Ekonomi Harus Tumbuh 8% tiap Tahun
“Saat ini, Indonesia adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ke-8 di dunia. Namun, dalam 4 tahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk mengatasi isu ini. Kini, tujuan utama Indonesia adalah melakukan transisi energi,” jelas Pradana dikutip Rabu (5/6).
Faktanya, berdasarkan Southeast Asia’s Green Economy Report 2024, Indonesia dan Filipina adalah salah dua penyumbang investasi hijau terbesar di Asia Tenggara.
Berbicara lebih dalam mengenai transisi energi, Pradana menyampaikan dengan melakukan industrialisasi, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dapat melengkapi kebutuhan transisi energi dunia. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan timah terbesar ke-2, cadangan bauksit terbesar ke-6, dan cadangan tembaga terbesar ke-7.
Baca juga : Forum Investasi Lampung Perlu Diperkuat Hingga Ke Level Kabupaten dan Kota
Pradana menjelaskan bahwa Indonesia memiliki empat komoditas yang menjadi prioritas utama pemerintah untuk pengembangan industri hilir, yaitu nikel, bauksit, timah, dan tembaga.
“Pelarangan ekspor nikel dan bauksit telah diberlakukan, dan rencananya pelarangan tersebut akan diperluas untuk komoditas timah dan tembaga,” ungkap Pradana.
Mengenai prospek hilirisasi bauksit, Pradana menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki empat prioritas dalam industri hilir bauksit dan aluminium, yakni panel surya, komponen otomotif, kemasan makanan, serta bahan bangunan. Sementara total potensi investasi industri hilir bauksit yang telah diperkirakan oleh Kementerian Investasi/BKPM sendiri bernilai sekitar 48,89 miliar USD.
Baca juga : Moody's Pertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia Satu Tingkat Di Atas Investment Grade
“Mengenai arah kebijakan pemerintah, ada dua strategi yang dapat dilakukan. Pertama adalah pengembangan industri hilir, khususnya bauksit, dalam bentuk substitusi impor. Kedua adalah penguatan industri dalam negeri,” tekan Pradana.
Pasalnya, masih banyak yang menilai bahwa Indonesia tengah mengalami industrialisasi. Pradana menegaskan, “Indonesia kini akan melakukan re-industrialisasi. Hal tersebut menjadi dasar rencana perkembangan ekonomi Indonesia dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan.”
Berbincang mengenai re-industrialisasi, re-industrialisasi sendiri adalah melakukan perubahan dan perbaikan secara holistik dan komprehensif dalam proses industrialisasi untuk mendorong kembali industri manufaktur nasional. Pada dasarnya, re-industrialisasi dapat mengoptimalkan kembali proses industri, hal ini dapat meningkatkan kapasitas produktif, penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan penggunaan sumber daya yang optimal.
Pradana menutup paparannya dengan menyampaikan bahwa Indonesia adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi. Hal ini didasarkan pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kepastian pemberian insentif oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk industri yang berkontribusi terhadap hilirisasi di Indonesia.
Kementerian Investasi/BKPM akan terus memberikan insentif fiskal dalam bentuk antara lain tax holiday, tax allowance, import duty exemption, dan super tax deduction, kepada industri-industri yang berkontribusi terhadap hilirisasi di Indonesia. (Z-8)
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan Jepang tertarik memberikan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) dan keberlanjutan di Indonesia.
Pada 2023, sektor manufaktur menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni sebesar 34,03%.
Bagi korporasi, penerapan konsep environmental, social, and governance (ESG) menjadi hal yang semakin penting untuk bisa diimplementasikan.
PEMERINTAH Indonesia sepakat untuk melakukan ekspor listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) ke Singapura, sebagai bagian dari tiga kerja sama investasi hijau antara kedua negara.
Komite Keuangan Berkelanjutan atau Sustainable Finance Committee (SFC) diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
Tantangan lainnya yakni subsidi dan insentif terutama untuk sektor ketenagalistrikan dan transportasi.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
Fornas mampu memberi dampak konkret terhadap roda ekonomi lokal.
PELAKSANAAN Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII di Nusa Tenggara Barat (NTB) membawa dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah.
Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, membongkar keterlibatan sejumlah perusahaan internasional dalam mendukung genosida Israel itu.
Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan pihak-pihak yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia sedang gelap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved