Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi dan maju yang dituangkan dalam visi Indonesia Maju 2045. Guna mencapai hal itu, pertumbuhan ekonomi mesti mampu tumbuh hingga 8% setiap tahun.
Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Rapat Paripurna DPR ke-17 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5).
"Masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu ditangani dan diselesaikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5% dalam berbagai guncangan dunia perlu diakselerasi menjadi 6% hingga 8% per tahun untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Baca juga : Ekonomi AS Diperkirakan tidak Stagflasi, ini Alasan Yellen
Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, kata Sri Mulyani, dapat dilakukan dengan terus melanjutkan keberlanjutan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas serta tranformasi ekonomi yang telah konsisten dilakukan dalam 10 tahun terakhir.
Kesinambungan dan sekaligus perbaikan kebijakan menjadi kunci bagi keberhasilan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. "Kita tidak bisa lagi bergantung pada kebijakan yang bersifat business as usual," ujar Sri Mulyani.
Dia menambahkan, transformasi ekonomi dengan mendorong peningkatan investasi produktif yang menciptakan nilai tambah tinggi sangat diperlukan. Karenanya, KEM PPKF harus terus menjaga daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktabilitas, memperbaiki pemerataan (ekualitas dan inklusivitas), serta harus berkelanjutan.
Adapun dalam KEM PPKF 2025 pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di 2025 berkisar pada 5,1% hingga 5,5%. Angka proyeksi tersebut didasari pada asumsi terkendalinya tingkat inflasi, kelanjutan agenda penghiliran sumber daya alam (SDA), pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang mendukung iklim investasi. (Z-2)
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuding Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembelian kapal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kegaduhan akibat penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp911,16 miliar untuk memberikan diskon transportasi selama periode mudik Lebaran 2026.
Indef menilai outlook negatif Moody’s mencerminkan kenaikan persepsi risiko, bukan pelemahan fundamental, sehingga menekan kepercayaan investor.
TRANSFORMASI sektor manufaktur, khususnya manufaktur padat karya, menjadi kunci utama untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Secara tahunan, ekonomi DIY tumbuh sebesar 5,94% (year-on-year/yoy) dibandingkan triwulan IV-2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved