Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai kondisi finansial pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak dalam kondisi baik. Hal ini ditandai dengan mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Dhonny Rahajoe.
"Kira-kira karena gak bisa mencari uang dan hanya mengandalkan APBN," ujar Bhima dalam diskusi virtual bertajuk Mundurnya Pimpinan Otorita: Bukti IKN Bermasalah?, di Youtube Sahabat ICW, Rabu, 5 Juni 2024.
Bhima menilai Bambang dan Dhonny mendapatkan tekanan yang besar agar mega proyek ini dapat dipamerkan saat upacara 17 Agustus mendatang. Sementara investor tak kunjung menggelontorkan uang.
Baca juga : Otorita IKN dan Alumni Atma Jaya Yogyakarta Sosialisasi Pengelolaan Gedung IKN
"Ya mau gak mau (mereka) dianggap tidak performa," jelasnya.
Ia meyakini pemerintahan selanjutnya akan terbebani dalam melanjutkan pembangunan IKN. Jika pembangunan terus menggantungkan pada APBN.
"IKN menjadi legacy dan beban kepada menteri keuangan selanjutnya dan bisa ganggu implementasi program kampanye," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Pratikno mengatakan telah memberhentikan dengan hormat Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Keduanya telah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden segera mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Plt Wakil Kepala Otorita IKN. (Z-7)
Pembangunan IKN menerapkan konsep sustainability modern secara komprehensif,
Ini bentuk kepercayaan kepada Pos Indonesia untuk ambil bagian dalam menyukseskan pembangunan IKN
Kontribusi PosIND itu diakui Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya
Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp87 miliar.
Rano membeberkan setelah ibu kota pindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jakarta harus menyiapkan dan merencanakan pondasi baru
PEMPROV DKI Jakarta akan segera melakukan pencetakan ulang KTP elektronik (e-KTP) bagi warga Jakarta.
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved