Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Informasi Pusat (KIP) mewanti-wanti pemerintah memperbaiki sistem pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal itu penting supaya publik bisa mengawasi dan mengetahui alokasi dana tersebut.
"Untuk mengatasi potensi praktik korupsi baru atas dana Tapera," kata Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn di Gedung KIP, Jakarta Pusat, Rabu, (5/6).
Rospita mengatakan pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) serius. Yakni, meyakinkan publik soal manfaat dan transparasi program Tapera.
Baca juga : BP Tapera Ungkap Kembalikan Rp4,2 Triliun ke Pensiunan PNS
"Peningkatan keterbukaan, akuntabilitas, dan sinergi dengan program yang ada menjadi kunci mendapatkan dukungan masyarakat," ujar dia.
Rospita menyitat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Tapera pada 2020-2021. Kala itu, 247.426 data pesertanya belum mutakhir.
"Data NIK (nomor induk kependudukan) tidak lengkap 70.513 orang dan 124.960 orang pensiunan atau ahli warisnya tidak dapat manfaat," ujar dia. (Z-8)
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) tengah mempersiapkan e-FLPP 2.0 yang akan segera dioperasikan.
RATUSAN rumah berukuran mungil berjejer rapi menapak di punggung perbukitan di kaki Gunung Geulis Cimanggung, Sumedang Jawa Barat.
Dari proses seleksi dan verifikasi administrasi sudah ada 899 dari 1.790 kepala keluarga yang lolos dan menjadi prioritas pertama kepemilikan rumah DP Rp0
Saat verifikasi nama-nama pendaftar, Dzikran menemukan pemohon ternyata memiliki kendaraan mewah, misalnya, Toyota Alphard, atau Porsche pabrikan Jerman
Dalam Pergub 104/2018, pihaknya ditugaskan melakukan pengawasan bangunan serta penghuni secara berkala. Hasil pengawasan itu akan dilaporkan kepada gubernur.
Sejak layanan dibuka pada pukul 08.00 WIB, warga yang memiliki undangan tampak datang dengan antusias.
Impian punya rumah sendiri kini semakin dekat! Dengan Fasilitas Pembiayaan Rumah Tapera dari BP Tapera
Pekerja yang sudah memiliki hunian atau rumah tetap wajib ikut simpanan Tapera
BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 Triliun pada 2025.
Hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam (PKP) memastikan hunian yang layak.
Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit.
Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai upaya menyediakan akses rumah subsidi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved