2 Pejabat Otorita IKN Mundur, DPR Kaitkan dengan Minimnya Investasi

ANGGOTA Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengaitkan mundurnya dua pucuk pimpinan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) atau IKN Nusantara, yakni Kepala OIKN Bambang Susantono beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, dengan minimnya investasi pembangunan ibu kota baru Indonesia yang berada di Kalimantan Timur.

"Melihat kondisi terkini kami menilai perkembangan IKN memang masih jauh dari target, utamanya dari segi finansial," ujar Suryadi dalam keterangan resminya, Senin (3/6).

Dia menuturkan total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga 2024 baru menembus Rp75,4 triliun atau 16,1% dari total anggaran IKN sekitar Rp466 triliun. Sedangkan, pendanaan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah.

Baca juga : DPR Prihatin Ketua Badan Otorita IKN Mundur Jelang 17 Agustus

Sejak 2023 hingga Januari 2024, Suryadi mencatat investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun. Jumlah ini terdiri sektor swasta Rp35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp11,6 triliun. Padahal ditargetkan investasi terkumpul dari swasta sebanyak Rp123,23 triliun.

"Kurangnya minat swasta dalam pembangunan IKN ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh pemerintah," tuding Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dia menambahkan gagalnya pemerintah mendatangkan pendanaan asing dapat terlihat pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa penggalangan dukungan negara mitra bagi pengembangan IKN baru menghasilkan 39 surat pengajuan kerja sama bisnis atau letter of intent (LOI) dengan perusahaan Singapura, Malaysia dan Kazakhstan.

Baca juga : Pengamat: Mundurnya Kepala Otorita Mengindikasikan IKN Bermasalah

Perlu digarisbawahi penggalangan dukungan ini belum ada satupun investor asing yang sudah mengucurkan pembiayaannya untuk pembangunan IKN, meskipun sudah ada peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek-proyek.

Padahal, lanjut Suryadi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menyediakan banyak dukungan atau insentif berupa penjaminan dan juga berbagai fasilitas lainnya melalui PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

'Sekali lagi kami meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan IKN yang hingga kini masih belum mampu menarik investor," pungkas Suryadi.

(Z-9)