Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
UTUSAN Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Republik Indonesia, Muhamad Mardiono melakukan kunjungan kerja ke Jepang untuk memperkuat kerja sama dalam bidang pangan antara Indonesia dan Jepang.
Pada momentum kunjungan kerja kali ini, Mardiono bertemu dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Suzuki Norikazu, Konselor/Wakil Direktur Jenderal Biro Ekspor dan Urusan Internasional Yamaguchi Hiroyuki, serta Konselor Divisi Urusan Bilateral Morii Hideyuki.
“Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerja sama Indonesia-Jepang, khususnya dalam modernisasi pertanian yang dapat diakses oleh petani kecil dan menengah, serta kerja sama dalam ekspor-impor komoditas pangan termasuk buah-buahan yang Indonesia miliki. Sekaligus mengundang investasi strategis Jepang dalam pengembangan hilirisasi di sektor pertanian Indonesia,” ujar Muhamad Mardiono dalam keterangannya yang diterima pada Selasa (20/5).
Baca juga : Swiss German University dan Osaka University Gelar Kuliah Umum Teknologi dan Pangan
Menurut Muhamad Mardiono, Indonesia dan Jepang memiliki sejarah kerja sama yang kuat di berbagai sektor. Dia pun berharap pertemuan ini dapat membuahkan hasil baik bagi kedua negara dan menghasilkan tindak lanjut untuk mengimplementasikan praktik terbaik sistem pertanian-pangan, modernisasi pertanian, penguatan kapasitas petani, hingga hilirisasi sektor pertanian.
“Kami banyak membahas isu global terkait dengan sektor pertanian pangan dan kebijakan yang dilakukan di Indonesia dan Jepang. Seperti dampak perubahan iklim, dinamika geopolitik, isu regenerasi petani, dan alih fungsi lahan pertanian yang mempengaruhi produksi serta rantai pasok pangan global,” jelas Muhamad Mardiono.
“Saya yakin pertemuan ini akan membawa dampak positif ke depannya baik untuk Indonesia maupun Jepang. Indonesia dapat mengambil manfaat transfer pengetahuan dan teknologi Jepang di bidang pertanian-pangan. Sementara Jepang bisa meningkatkan investasi dan kinerja ekspor produk pangan ke Indonesia,” sambungnya.
Selain itu, Mardiono yang juga sebagai pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertemu dengan Anggota Senior Majelis Tinggi Parlemen Jepang, Ichimura Koichiro.
“Pembahasannya masih seputar kerja sama Indonesia dengan Jepang, khususnya dalam bidang pertanian. Pak Ichimura memiliki peran penting dalam parlemen untuk memperkuat kebijakan dan kerja sama kedua negara, termasuk dalam ekspor produk pangan Indonesia ke Jepang,” pungkasnya. (Z-6)
PEMERINTAH Jepang membuka peluang untuk mengerahkan kekuatan militernya dalam misi pembersihan ranjau di Selat Hormuz setelah gencatan senjata antara Iran, Amerika Serikat dan Israel
Program subsidi tersebut juga mencakup bahan bakar diesel dan minyak berat untuk membantu meredakan tekanan biaya bagi dunia usaha.
Obama dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 2009 atas komitmennya untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.
EKONOM Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Hendry Cahyono mengapresiasi diplomasi energi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kerja sama energi RI dengan Jepang.
Indonesia dan Jepang menandatangani kerja sama mineral kritis dan energi nuklir dalam forumĀ Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business ForumĀ di Tokyo.
PEMERINTAH Jepang mempertimbangkan pengiriman kapal perang ke Selat Hormuz setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta sekutu membantu mengawal tanker minyak.
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Pemerintah memperkuat kolaborasi riset untuk menopang target swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved