Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMUDAHAN insentif Pajak Pertamabahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian hunian di bawah harga Rp2 miliar berakhir pada Juni 2024. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kemudahan pembelian hunian yang telah digulirkan pemerintah sejak akhir 2023 tersebut.
“PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar ini akan berlaku PPN 100% ditanggung pemerintah sampai dengan bulan Juni 2024,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartanto belum lama ini di Jakarta.
Setelah Juni 2024, kata Airlangga, PPN DTP hanya diberikan sebesar 50%. Dia menjelaskan, alasan pemerintah memberikan insentif tersebut adalah karena terjadi penurunan PDB di sektor perumahan sebesar 0,67% dan konstruksi turun 2,7%.
Baca juga : Insentif PPN DTP Dorong Kenaikan Permintaan Rumah Raru 27 Persen
Padahal, sektor perumahan dan konstruksi berkontribusi 14-16% terhadap PDB, menyediakan lapangan kerja sampai 13,8 juta orang, serta kontribusi pajak mencapai 9,3% dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai 31,9%.
Adapun, aturan PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual hunian maksimal Rp5 miliar.
Berdasarkan ketentuan pemberian insentif PPN DTP terbagi dalam dua periode. Untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 hingga 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% dari DPP.
Baca juga : Pemerintah Harap Masyarakat Manfaatkan Insentif PPN DTP untuk Miliki Rumah
Sementara untuk penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari DPP. Kebijakan ini pun hanya dapat dimanfaatkan satu kali oleh satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Untuk itu jangan sampai tidak dimanfaatkan kemudahan yang telah digulirkan pemerintah,” kata Airlanga.
Direktur Pemasaran Intiland Wilayah Surabaya Harto Laksono menyampaikan, insentif PPN DTP sangat membantu masyarakat dalam pembelian properti karena meringankan biaya
pembelian.
Baca juga : Stimulus Bebas PPN Sektor Perumahan dari Pemerintah Disambut Baik BTN
“Kami percaya kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan pasar properti dan memberikan manfaat ekonomi yang luas,” kaya Harto.
Dukungan Intiland pada pemerintah untuk ikut mendorong masyarakat membeli hunian adalah dengan cara menggelar ‘Intiland Sunshine Fair’ mulai Mei hingga Juni 2024 mendatang. Dalam pameran ini ada sekitar 21 proyek hunian yang ditawarkan pada masyarakat mulai dari rumah tapak, apartemen, perkantoran, hingga ruko atau shophouse (SOHO) yang tersebar di Jakarta, Tangerang, dan Surabaya.
“Penawaran beragam produk properti terbaik ini diharapkan mampu menjawab beragam kebutuhan konsumen yang mencari solusi properti berkualitas dan terjangkau secara mudah dan menguntungkan,” jelas dia.
Baca juga : Rumah Tapak Paling Diminati
Adapun, 21 proyek properti yang ditawarkan Intiland diantaranya, di Jakarta para konsumen berkesempatan memilih properti-properti terbaik seperti apartemen Fifty Seven Promenade, Regatta, 1Park Avenue, SQ Rés, maupun perumahan Serenia Hills, Brezza, Virya Semanan, 1Park Homes, dan South Grove.
Sementara untuk pengembangan properti di Tangerang, Perseroan menyediakan apartemen Aeropolis, perumahan Talaga Bestari, Magnolia Residence, dan unit-unit komersial Ruota di Talaga Bestari.
Intiland juga menghadirkan 8 properti terbaik di Surabaya yang meliputi kategori rumah tapak, apartemen, low-rise residence, perkantoran, dan komersial. Pengembangan properti tersebut terdiri atas perumahan Graha Natura, Aurora SOHO Graha Natura, The Rosebay, apartemen dan perkantoran Praxis, apartemen Sumatra36, perkantoran Spazio Tower, Tierra SOHO Avenue, serta unit-unit komersial di Plaza Segi 8.
Perseroan meyakini program Intiland Sunshine Fair akan berjalan sukses. Program ini dirancang untuk menjawab keinginan masyarakat memiliki properti idaman yang berkualitas.
“Banyak promo dan kemudahan pembelian unit properti di semua lini proyek,” tandas dia. (Z-10)
Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan stimulus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan itu ditargetkan rampung pada Senin (9/2).
Kebijakan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100% melalui PMK Nomor 90 Tahun 2025 dipandang sebagai stimulus positif.
Cushman & Wakefield memprediksi bahwa sektor properti akan mengalami penguatan yang berkelanjutan pada 2026. Sinar Mas Land menghadirkan program National Sales bertajuk Royal Key.
IHSG mencetak All Time High (ATH) baru di level 8.933,61. Lonjakan harga logam akibat tensi geopolitik AS-Venezuela dan insentif pajak pemerintah jadi pemicu utama.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai atau PPN DTP sebesar 100 persen untuk pembelian properti yang berlaku hingga 31 Desember 2027
Stimulus fiskal seperti PPN DTP dan potongan BPHTB dinilai belum mampu dorong penjualan rumah, karena biaya mobilitas dan akses transportasi jadi faktor utama
Pembiayaan perumahan syariah terus tumbuh dengan dukungan developer sebagai mitra strategis, memperkuat sektor properti dan program perumahan nasional.
Presiden Direktur BCA, Hendra Lembong, mengungkapkan produk KPR fix berjenjang ini memang salah satunya dikhususkan untuk generasi muda.
Kombinasi lokasi strategis, reputasi pengembang dan dukungan insentif pemerintah menciptakan proposisi nilai yang kompetitif bagi calon pembeli.
MegaProperty Expo, Megabuild Indonesia, dan Keramika Indonesia 2026 ditargetkan menjaring sekitar 50 ribu pengunjung.
Dengan populasi besar, pertumbuhan hunian baru yang berkelanjutan, daya beli yang relatif stabil, Surabaya menjadi salah satu motor utama pertumbuhan sektor properti nasional.
Tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan, namun sekaligus fase konsolidasi bagi para pelaku industri properti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved