Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyebut biaya transportasi dan logistik masih sangat tinggi. Padahal, selama sepuluh tahun terakhir pemerintah sudah menggenjot pembangunan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan menekan biaya logistik.
Secara logika, ketika infrastruktur dibangun secara masif, biaya angkutan dan logistik akan bisa ditekan. Namun, itu tidak terjadi karena ada satu hal yang masih menghambat, yaitu pungutan liar (pungli). Infrastruktur tidak akan mampu menyelesaikan persoalan jika aparat penegak hukum di lapangan masih terus melakukan aksi tersebut
"Sebenarnya biaya logistik ini tinggi karena ulah pihak-pihak yang masih melakukan pungli. Pungli di lapangan itu marak sekali. Jadi meski infrastruktur sudah memadai, selama masih ada pungli, ya biaya tetap tinggi," ujar Djoko kepada Media Indonesia, Minggu (19/5).
Baca juga : Kemenhub Pastikan Pembangunan Infrastruktur Transportasi sudah Indonesiasentris
Ia pun mendesak pemerintah untuk bisa menertibkan pungli. Ia melihat upaya itu sudah dilakukan namun masih belum optimal. Pemerintah dinilai tidak serius mengatasi problem tersebut.
"Ini harus diberantas agar perekonomian kita semakin baik. Jika tidak, sopir harus terus menyiapkan biaya yang mahal hanya untuk mengirim barang dan pungli itu bukan hal baru," tandasnya.
Di sisi lain, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia Kiki Verico melihat performa logistik di Indonesia sudah cukup baik, bahkan bisa membantu menahan tingkat inflasi di bawah 3%.
Baca juga : Menhub Klaim Proses Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tumbuh Cukup Merata
Ia mengatakan infrastruktur yang ada saat ini membuat penyaluran atau pengiriman produk dari pusat produksi ke konsumen menjadi lebih cepat dan. Itu secara langsung menurunkan biaya distribusi yang akhirnya menekan harga juga barang.
"Truk-truk sekarang sudah lewat jalan tol, dan semua serba digital, jadi tidak ada ekonomi biaya tinggi di situ," jelas Kiki.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pihaknya telah menyelesaikan 25 proyek strategis nasional (PSN) di sektor transportasi dalam sepuluh tahun terakhir. Itu meliputi tujuh pembangunan bandara, tujuh pembangunan jalur kereta api, dan 11 proyek pelabuhan. (Z-11)
THE Stones Hotel - Legian Bali dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mempersembahkan Key Sustainability Initiative yaitu peluncuran Toyota Kijang Innova EV Shuttle pertama di dunia.
PUSAT data dan Informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Tiket.com meluncurkan hasil riset tren perjalanan 2024.
Salah satu cara terbaik untuk menikmati perjalanan pulang yang praktis dan ekonomis adalah dengan memanfaatkan Kartu Kredit BRI.
Akomodasi yang dekat lokasi venue konser penting demi menghindari macet dan sulitnya mencari transportasi umum.
Kampanye #TrueBlue menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan sesuai dengan aktivitas harian masyarakat Bandung.
Pembatasan kendaraan pribadi menuju Gelora Bung Tomo selama turnamen berlangsung diantisipasi pemerintah kota dengan angkutan gratis menuju stadion
Dengan diwajibkannya sertifikat mengemudi, pengamat meminta kepolisian menggratiskan biaya pembuatan SIM.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan pungutan tersebut dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan (ormas).
SEKOLAH Negeri SMA-SMK di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dikabarkan memungut bayaran pembangunan jutaan rupiah per siswa. Bayaran tersebut lebih besar dari SMA-SMK swasta.
Ombudsman Republik Indonesia atau ORI mempertanyakan uang pungutan terutama yang berkedok sumbangan di lingkaran SMA-SMK Negeri Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).
DPRD Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mendesak Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Wahyu Mijaya setop pungutan sekolah berkedok uang pembangunan di SMA-SMK Negeri Kota Depok
Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pemecatan tersebut sangat beralasan mengingat oknum kepala sekolah itu diduga telah menerima uang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved