Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyebut biaya transportasi dan logistik masih sangat tinggi. Padahal, selama sepuluh tahun terakhir pemerintah sudah menggenjot pembangunan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan menekan biaya logistik.
Secara logika, ketika infrastruktur dibangun secara masif, biaya angkutan dan logistik akan bisa ditekan. Namun, itu tidak terjadi karena ada satu hal yang masih menghambat, yaitu pungutan liar (pungli). Infrastruktur tidak akan mampu menyelesaikan persoalan jika aparat penegak hukum di lapangan masih terus melakukan aksi tersebut
"Sebenarnya biaya logistik ini tinggi karena ulah pihak-pihak yang masih melakukan pungli. Pungli di lapangan itu marak sekali. Jadi meski infrastruktur sudah memadai, selama masih ada pungli, ya biaya tetap tinggi," ujar Djoko kepada Media Indonesia, Minggu (19/5).
Baca juga : Kemenhub Pastikan Pembangunan Infrastruktur Transportasi sudah Indonesiasentris
Ia pun mendesak pemerintah untuk bisa menertibkan pungli. Ia melihat upaya itu sudah dilakukan namun masih belum optimal. Pemerintah dinilai tidak serius mengatasi problem tersebut.
"Ini harus diberantas agar perekonomian kita semakin baik. Jika tidak, sopir harus terus menyiapkan biaya yang mahal hanya untuk mengirim barang dan pungli itu bukan hal baru," tandasnya.
Di sisi lain, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia Kiki Verico melihat performa logistik di Indonesia sudah cukup baik, bahkan bisa membantu menahan tingkat inflasi di bawah 3%.
Baca juga : Menhub Klaim Proses Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tumbuh Cukup Merata
Ia mengatakan infrastruktur yang ada saat ini membuat penyaluran atau pengiriman produk dari pusat produksi ke konsumen menjadi lebih cepat dan. Itu secara langsung menurunkan biaya distribusi yang akhirnya menekan harga juga barang.
"Truk-truk sekarang sudah lewat jalan tol, dan semua serba digital, jadi tidak ada ekonomi biaya tinggi di situ," jelas Kiki.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pihaknya telah menyelesaikan 25 proyek strategis nasional (PSN) di sektor transportasi dalam sepuluh tahun terakhir. Itu meliputi tujuh pembangunan bandara, tujuh pembangunan jalur kereta api, dan 11 proyek pelabuhan. (Z-11)
INSTITUT Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti menyelenggarakan TranslogFest untuk mempertemukan dunia kampus dan industri, serta stakeholder terkait.
ERP lebih dari sekadar sistem elektronik, ERP adalah ujian keberanian politik kepemimpinan Pramono Anung - Rano Karno
KERETA cepat Whoosh memiliki potensi besar sebagai katalisator ekonomi yang mendukung pertumbuhan aktivitas dan nilai tambah baru.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat sebanyak 2.005.761 orang menggunakan layanan kereta api selama masa libur sekolah, periode 20 Juni hingga 15 Juli 2025.
Pamulang dan Ciputat tengah mencuri sorotan kembali, terutama dari kalangan keluarga muda yang tengah berburu rumah pertama.
Wisatawan yang datang ke Kepulauan Seribu selain karena potensi keindahan alam dan sejarah, juga karena adanya kemudahan transportasi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Pemprov DKI bakal mengecek terlebih dahulu kebenaran dugaan pungli yang dilakukan sekolah sebelum memberikan teguran
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan setiap proses rekrutmen harus dilakukan dengan transparan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
GUBERNUR Jakarta terpilih, Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar (Pungli) di seluruh tama yang ada di Jakarta.
Oknum polisi yang melakukan pemerasan penonton DWP 2024, termasuk di antaranya terhadap warga negara (WN) Malaysia disebut harus dipecat.
Nilai uang yang dipungli dari 51 orangtua siswa totalnya Rp50 juta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved