Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) bidang Hubungan Antarlembaga Riza Damanik menyampaikan dua pekerjaan rumah besar dalam pengembangan minyak makan merah di Tanah Air. Pertama, adalah upaya mempersiapkan koperasi yang profesional dalam mengelola minyak makan merah.
"PR besar itu bagaimana cara menemukan koperasi yang betul-betul profesional dalam pengelolan produksi minyak makan merah, termasuk pengelolaan pabriknya. Koperasi yang sehat harus disiapkan agar bisnis ini bisa berjalan baik," ungkap Riza dalam media gathering Kemenkop UKM di Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/5).
Pabrik minyak makan merah akan mengolah bahan baku tandan buah segar (TBS). Pabrik ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah signifikan bagi petani sawit. Riza mengungkapkan Kemenkop UKM menargetkan ke depannya setiap 1.000 hektare perkebunan kelapa sawit dapat dilengkapi dengan pabrik minyak makan merah.
Baca juga : Teten: Perkembangan Minyak Makan Merah Sudah 40%
"Dengan 1.000 hektare perkebunan kelapa sawit yang dimiliki anggota dan secara keberlanjutan TBS-nya harus dijual dan dikelola oleh koperasi dengan baik," terangnya.
Kemudian, PR kedua adalah memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga (k/l) dengan pemerintah daerah (pemda) guna membangun ekosistem hilirisasi sawit.
"Seharusnya ada satuan tugas yang bekerja untuk mepercepat pembangunan minyak makan merah di sentra perkebunan sawit, bukan hanya dikerjakan pusat saja, tapi harus sampai daerah," imbuhnya.
Baca juga : Teten Dorong Koperasi Petani Terlibat dalam Hilirisasi Sawit
Riza berharap ada penambahan pabrik minyak makan merah ke depannya yang dikelola koperasi. Pilot project atau proyek percontohan pabrik minyak merah yang berada di Sumatra Utara sebagai langkah awal membangun hilirisasi sawit dengan pengolahan menjadi produk jadi.
Seperti diketahui, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) menginisiasi pembangunan pabrik minyak makan merah pertama di Indonesia. Pabrik yang berlokasi di Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, telah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, (14/3) lalu.
Melansir laman resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), minyak makan merah ialah minyak yang diperoleh dari rafinasi tanpa pemucatan (bleaching) dan deodorisasi, dan melalui fraksinasi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil atau CPO) yang digunakan sebagai minyak goreng, bahan baku pangan, ditambahkan pada pangan dan dapat dikonsumsi langsung sebagai tambahan asupan zat gizi. (Z-11)
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu utama banjir. Namun, menurutnya, faktor manusia dan aktivitas industri juga perlu dikaji lebih serius.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi ekosistem ekonomi yang baru.
NASARI Digital (Nadi) menerapkan standar internasional pengelolaan keamanan informasi, seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan data pada layanan koperasi dan UMKM berbasis digital.
ASOSIASI Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih Seluruh Indonesia resmi dideklarasikan. Deklarasi ini menjadi tonggak penting penyatuan gerakan koperasi desa dan kelurahan.
Dukungan konkret dari pemerintah yang begitu besar pada koperasi saat ini dapat memberikan manfaat lebih luas.
JUMLAH koperasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini mencapai 1.000 lebih, namun yang aktif baru sekitar 800 koperasi.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved