Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
UTANG Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2024 menurun. Posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$403,9 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan IV 2023 sebesar US$408,5 miliar dolar AS.
"Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,02% (yoy), setelah tumbuh 3,0% (yoy) pada triwulan sebelumnya," ujar Asisten Gubernur Bank Indonesia Erwin Haryono seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (15/5).
Posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2024 tercatat sebesar US$192,2 miliar, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar US$196,6 miliar.
Baca juga : Utang Luar Negeri Indonesia Turun pada Oktober 2023
Secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi sebesar 0,9% (yoy), setelah tumbuh 5,4% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.
BI menilai pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah yang utamanya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21,1% dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,3%); jasa pendidikan (16,9%); konstruksi (13,7%); serta jasa keuangan dan asuransi (9,6%).
Baca juga : Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi US$405,7 Miliar di Januari 2024
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," tutur Erwin.
Sejalan dengan penurunan ULN pemerintah, BI mencatat terjadi penurunan ULN swasta. Posisi ULN swasta pada triwulan I 2024 tercatat sebesar US$197,0 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar US$198,4 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan lalu sebesar 1,2% (yoy).
Baca juga : Kontraksi Utang Luar Negeri Indonesia Berlanjut
"Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,8% (yoy) dan 1,6% (yoy)," terang Erwin.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3% dari 29,8% pada triwulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8% dari total ULN.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Erwin.
Dia menambahkan, peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (Mir/P-5)
Bank Indonesia (BI) menyatakan akan terus memantau dinamika pasar keuangan secara cermat dan merespons secara tepat guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah konflik Timur Tengah.
ESKALASI konflik di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat ke Iran memicu sentimen risk off di pasar keuangan global.
BI bersama perbankan membuka 359 titik layanan penukaran di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat, termasuk 285 loket perbankan.
Bank Indonesia siapkan strategi atasi credit gap perbankan lewat insentif KLM Rp427,5 triliun dan penurunan BI-Rate untuk dorong kredit menganggur Rp2.506 T.
KANTOR Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah menyiapkan uang kartal sebesar Rp2,86 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melakukan penukaran uang menjelang Lebaran 2026.
Penukaran uang baru BI 2026 tidak dapat diwakilkan. Simak syarat terbaru, jadwal periode 2, dan cara daftar di aplikasi PINTAR BI agar tidak kehabisan kuota.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Postur APBN tiap tahun terus tertekan karena dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440 miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved