Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta Bea dan Cukai untuk transparan soal aturan. Sehingga, tidak lagi membuat kekisruhan di ruang publik perihal bea masuk dan cukai.
"Aturan-aturan itu sebaiknya dibuka secara umum, baik media sosial, media cetak, media online, televisi," ujar Mekeng melalui keterangan video, Senin, 29 April 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga menekankan transparansi aturan penting supaya masyarakat lebih memahami dan tidak mengundang keributan. Bahkan, sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut turun tangan.
Baca juga : Pengamat: Perang Argumen Mahfud-Sri Mulyani Harus Diselesaikan
"Kaya kemarin ribut-ribut soal orang beli sepatu harga 10 juta kena pajak 30 juta. Ini kan salah presepsi di bea cukai sendiri, sehingga viral. Sampai ibu menteri keuangan harus turun tangan, semua harus terbuka dan tidak ditutupi," jelas Mekeng.
Dia mengatakan Bea dan Cukai tidak bekerja sendiri. Aturan yang mesti dijalankannya juga dibuat dengan koordinasi bersama kementerian terkait.
"Bea cukai itu, bekerja bukan atas aturan dia sendiri. Dia bekerja juga atas aturan yang diterbitkan oleh departemen lain, misalkan departermen perdagangan. Departemen Perdagangan sebelum mereka mengeluarkan aturan ini, mereka harus sosialisasikan dulu kepada Bea Cukai dan setelah itu kepada masyarakat. Bukan seolah-olah ini Bea Cukai sendiri yang menjadi biang dari permaslahan," ujar Mekeng.
Baca juga : DPR Dukung Langkah Pemerintah Larang Impor Baju Bekas
Sederet kasus pelayanan Bea Cukai tengah menjadi sorotan jagad maya. Seperti, kasus mengenai pengiriman sepatu impor yang terkena bea masuk sebesar Rp31,8 juta untuk pembelian sepatu senilai Rp10,3 juta.
Kasus lainnya perihal tertahannya alat belajar untuk siswa tunanetra di Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Pembina Tingkat Nasional di Bea Cukai Soekarno-Hatta (Soetta).
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memberi instruksi kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai tanggapan atas berbagai keluhan soal pelayanan Bea Cukai. Sri Mulyani memerintahkan Bea Cukai untuk memperbaiki pelayanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama mengenai kebijakan.
"Ada beberapa kasus yang viral seperti pengerimian sepatu, pengiriman barang untuk sekolah luar biasa (SLB) dan pengiriman action figure dari robotik. Malam ini saya mengundang untuk mendapatkan laporan mengenai bagimana Bea Cukai menangani berbagai kasus tersebut," kata Sri Mulyani. (Medcom/Z-6)
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
Pelaku usaha mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan impor dengan menghapus kebijakan kuota.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengingatkan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa tsunami barang impor.
Mendag Budi Santoso menyatakan belum melihat adanya indikasi kekhawatiran akan banjir impor pasca-pengaturan deregulasi dan relaksasi kebijakan impor
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved