Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta Bea dan Cukai untuk transparan soal aturan. Sehingga, tidak lagi membuat kekisruhan di ruang publik perihal bea masuk dan cukai.
"Aturan-aturan itu sebaiknya dibuka secara umum, baik media sosial, media cetak, media online, televisi," ujar Mekeng melalui keterangan video, Senin, 29 April 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga menekankan transparansi aturan penting supaya masyarakat lebih memahami dan tidak mengundang keributan. Bahkan, sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut turun tangan.
Baca juga : Pengamat: Perang Argumen Mahfud-Sri Mulyani Harus Diselesaikan
"Kaya kemarin ribut-ribut soal orang beli sepatu harga 10 juta kena pajak 30 juta. Ini kan salah presepsi di bea cukai sendiri, sehingga viral. Sampai ibu menteri keuangan harus turun tangan, semua harus terbuka dan tidak ditutupi," jelas Mekeng.
Dia mengatakan Bea dan Cukai tidak bekerja sendiri. Aturan yang mesti dijalankannya juga dibuat dengan koordinasi bersama kementerian terkait.
"Bea cukai itu, bekerja bukan atas aturan dia sendiri. Dia bekerja juga atas aturan yang diterbitkan oleh departemen lain, misalkan departermen perdagangan. Departemen Perdagangan sebelum mereka mengeluarkan aturan ini, mereka harus sosialisasikan dulu kepada Bea Cukai dan setelah itu kepada masyarakat. Bukan seolah-olah ini Bea Cukai sendiri yang menjadi biang dari permaslahan," ujar Mekeng.
Baca juga : DPR Dukung Langkah Pemerintah Larang Impor Baju Bekas
Sederet kasus pelayanan Bea Cukai tengah menjadi sorotan jagad maya. Seperti, kasus mengenai pengiriman sepatu impor yang terkena bea masuk sebesar Rp31,8 juta untuk pembelian sepatu senilai Rp10,3 juta.
Kasus lainnya perihal tertahannya alat belajar untuk siswa tunanetra di Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Pembina Tingkat Nasional di Bea Cukai Soekarno-Hatta (Soetta).
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memberi instruksi kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai tanggapan atas berbagai keluhan soal pelayanan Bea Cukai. Sri Mulyani memerintahkan Bea Cukai untuk memperbaiki pelayanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama mengenai kebijakan.
"Ada beberapa kasus yang viral seperti pengerimian sepatu, pengiriman barang untuk sekolah luar biasa (SLB) dan pengiriman action figure dari robotik. Malam ini saya mengundang untuk mendapatkan laporan mengenai bagimana Bea Cukai menangani berbagai kasus tersebut," kata Sri Mulyani. (Medcom/Z-6)
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dinilai lebih baik dari Sri Mulyani
NILAI impor Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Oktober 2025 tercatat mencapai US$1.866.025.235,82.
Dengan pertukaran data berbasis elektronik antarotoritas negara, perubahan atau manipulasi dokumen menjadi sulit dilakukan.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Oktober 2025, ekspor tercatat US$24,24 miliar dan impor US$21,84 miliar sehingga surplus US$2,39 miliar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan neraca perdagangan barang pada Oktober 2025 mencatatkan surplus sebesar US$2,39 miliar.
Produksi kedelai dalam negeri hanya berkisar 300– 500 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 2,8 juta hingga 3 juta ton.
EKONOM Indef Ariyo Irhamna mendesak pemerintah memperketat pengawasan dan penegakan aturan impor, menyusul memburuknya kondisi industri tekstil nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved