Konflik Iran-Israel, Erick Siapkan BUMN Antisipasi Gejolak Ekonomi Global

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memperingatkan perusahaan-perusahaan BUMN untuk mengantisipasi dampak dari gejolak ekonomi pascaserangan Iran ke Israel.

Ia menilai situasi ekonomi dan geopolitik tersebut sudah dan akan berdampak kepada Indonesia melalui arus dana keluar (foreign outflow) investasi yang akan memicu melemahnya rupiah dan naiknya imbal hasil obligasi. Kemudian juga semakin mahalnya biaya impor bahan baku dan pangan karena gangguan rantai pasok.

"Ini akan menggerus neraca perdagangan Indonesia. Seluruh BUMN diharapkan dapat waspada terhadap situasi ini," ujar Erick dalam keterangan resmi, Kamis (18/4).

Baca juga : PBB Prihatin Akan Serangan Terhadap Perdagangan Laut Merah

Menteri BUMN menyebut saat ini dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah. Nilai tukar rupiah pun keok di level Rp16.000-16.300 per dolar AS dalam beberapa hari kebelakang.

"Nilai tukar ini bahkan bisa mencapai lebih dari Rp16.500 apabila tensi geopolitik tidak menurun," imbuhnya.

Kemudian, dampak dari eskalasi konflik Iran-Israel diprediksi membuat harga minyak mentah dunia melambung hingga mencapai US$100 per barel. Saat ini harga minyak mentah berjangka Brent diperdagangkan di atas US$90 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menembus US$85,7 per barel.

Baca juga : Israel Kemungkinan tidak akan Balas Serangan Iran Secara Langsung

"Harga minyak ini bahkan diprediksi beberapa ekonom bisa mencapai US$100 per barel apabila konflik meluas dan melibatkan Amerika Serikat," lanjut dia.

Melihat masalah tersebut, Erick mendorong BUMN melakukan langkah cepat dalam meminimalisasi dampak global melalui peninjauan ulang ulang biaya operasional belanja modal, utang yang akan jatuh tempo, rencana aksi korporasi, serta melakukan uji stres dalam melihat kondisi BUMN dalam situasi terkini.

BUMN perbankan diminta menjaga secara proporsional porsi kredit yang terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak. Ia menjelaskan perusahaan pelat merah yang terdampak pada bahan baku impor dan BUMN dengan porsi utang luar negeri dalam dolar AS yang besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, Mind ID, agar mengoptimalkan pembelian dolar AS dalam jumlah besar dalam waktu singkat.

Baca juga : Benjamin Netanyahu: Israel Berhak Melindungi Dirinya Sendiri

"Serta melakukan kajian sensitivitas terhadap pembayaran pokok dan atau bunga utang dalam dolar yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat," terangnya.

Selain itu, sambung Erick, BUMN yang berorientasi pasar ekspor seperti Pertambangan Mind ID, perkebunan PTPN bisa memanfaatkan tren kenaikan harga ini untuk memitigasi tergerusnya neraca perdagangan. Erick mengatakan BUMN yang memiliki utang luar negeri atau berencana menerbitkan instrumen dalam dolar AS agar mengkaji opsi hedging untuk meminimalisasi dampak fluktuasi kurs.

"Seluruh BUMN harus awas dengan memantau situasi saat ini, mengingat kemungkinan terjadi kenaikan tingkat suku bunga dalam waktu dekat," kata Erick.

Baca juga : Uni Eropa Menetapkan Sanksi Baru pada Produsen Drone dan Rudal Iran

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pihaknya secara intens terus memantau perkembangan terkini dan dampak memanasnya geopolitik terhadap rantai pasok energi global. Ia menyebut fluktuasi minyak dunia kian dinamis pasca meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

“Kita akan terus meningkatkan upaya mitigasi risiko untuk mengurangi potensi dampak dari dinamika situasi ekonomi dan geopolitik, termasuk pengendalian biaya, pemilihan komposisi minyak mentah yang optimal dan lainnya," ucapnya.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso juga menyampaikan pihaknya akan menerapkan langkah ketat dalam rencana aksi korporasi ke depan. BRI secara terukur akan menjaga porsi kredit yang terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak secara proporsional.

"Tentu seperti arahan Pak Menteri BUMN, kita akan melaksanakan stress test dan juga mempersiapkan berbagai skenario terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada perekonomian nasional akibat geopolitik global," katanya. (Ins/Z-7)