Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAHAN Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui keberlanjutan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto di tahun 2024-2029.
Diketahui, Indonesia menjadi negara produsen sawit terbesar di dunia dengan total produksi lebih dari 56 juta ton dan ekspor mencapai 26,33 juta ton, ini akan menjadi salah satu komoditas strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan ekonomi nasional.
Menariknya, Indonesia mencatatkan nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya di tahun 2023 mencapai US$ 28,45 miliar atau 11,6 persen terhadap total ekspor nonmigas dan menyerap lebih dari 16 juta orang tenaga kerja.
Baca juga : Golkar Klaim Belum Diminta Prabowo Subianto Siapkan Kader Menjadi Menteri
Menanggapi keputusan bersama itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah, mengatakan keputusan Prabowo Subianto untuk melanjutkan RAN-KSB ini adalah langkah tepat, setelah pemerintah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN-KSB Tahun 2019-2024.
Inpres tersebut memberikan mandat kepada 14 kementerian/lembaga, 26 pemerintah provinsi sentra penghasil sawit, serta 217 pemerintah kabupaten sentra penghasil kelapa sawit untuk melaksanakan program RAN-KSB sebagai peta jalan untuk perbaikan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan secara menyeluruh.
“RAN KSB adalah inisiatif pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pengembangan industri sawit,” kata Piter Abdullah saat dihubungi, Sabtu (30/3).
Baca juga : Tak Pernah Tercapai, Pemerintah Percepat Realisasi PSR
Menurut Piter, Indonesia saat ini menjadi negara dengan produsen sawit terbesar di dunia dan hal ini patut mendapat perhatian serius oleh pemerintahan selanjutnya untuk meningkatkan ekonomi nasional, termasuk menjalankan inpres yang terdiri dari 5 komponen, 28 program, 92 kegiatan, dan 118 keluaran.
“Sawit sendiri adalah produk andalan utama Indonesia. Perbaikan tata kelola akan meningkatkan peran industri sawit dalam perekonomian Indonesia,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, lima komponen RAN-KSB sebagaimana Inpres No 6 Tahun 2019 yakni penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, dan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.
Baca juga : Golkar Dinilai Punya Peran Penting Bagi Laju Pemerintahan Prabowo-Gibran
Lewat kebijakan-kebijakan ini, Piter yakin betul pemerintahan baru nanti mampu mengelola kekayaan sawit Indonesia dengan baik dan bisa mendatangkan keuntungan besar bagi negara, dan hal tersebut menjadi harapan semua pihak.
“Sudah tentu harapannya demikian meningkatkan ekonomi nasional,” jelasnya.
Piter pun memastikan aturan terkait dengan RAN-KSB ini diharapkan menjadi pagar atau pengikat bagi para pengambil kebijakan untuk tidak semena-mena dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengelolaan kelapa sawit di Indonesia. Meski, para oknum pejabat pernah terlibat dalam masalah pengelolaan kelapa sawit.
Baca juga : Pacu Produktivitas Sawit Rakyat, Pemerintah Dorong Sejumlah Kebijakan Strategis
“Pelanggaran selalu ada. Berbagai aturan hukum sudah dibuat tetapi pelanggaran tetap saja akan selalu ada. Tetapi itu bukan berarti aturan tidak dibutuhkan. Yang perlu dilakukan bagaimana meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat melanjutkan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) ke pemerintahan baru 2024-2029. Berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintahan baru dimenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Arahan Bapak Presiden bahwa RAN ini dilanjutkan ke 2024-2029," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional tentang RAN-KSB di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia dengan total produksi lebih dari 56 juta ton dan ekspor mencapai 26,33 juta ton. Kelapa sawit telah menjadi salah satu komoditas strategis penopang perekonomian nasional.
“Pemerintah terus mendorong mandatori biodiesel yang saat ini sudah mencapai B35 dan sudah diujicobakan untuk B40. Realisasi penyerapan biodiesel domestik tahun 2023 mencapai 12,2 juta kilo liter dan tentu ini sangat mempengaruhi untuk menyerap penggunaan CPO di dalam negeri," ucap Airlangga. (Z-8)
Presiden Prabowo Subianto melaksanakan salat Idul Fitri di Aceh Tamiang sekaligus memberikan bantuan sembako kepada warga penyintas bencana
Didampingi putranya, Jan Ethes, Wapres tiba di Masjid Istiglal pada pukul 06.47 WIB.
Presiden menekankan bahwa momen kemenangan ini harus menjadi momentum bagi seluruh rakyat untuk mempererat tali persaudaraan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia.
SEKRETARIS Kabinet atau Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi Sumatra Utara dan merayakan malam takbiran dan salat idul fitri di Aceh
PERTEMUAN antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hari ini (20/3) dinilai membantah spekulasi keretakan hubungan keduanya yang sempat beredar di publik.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
Berbagai stimulus telah disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi selama periode Lebaran, mulai dari diskon transportasi
Airlangga mengatakan dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan berkaitan PLTD.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai langkah antisipasi apabila konflik Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia.
Pemerintah Indonesia memperkuat kemitraan strategis dengan Jepang dalam pengembangan industri, transisi energi, hingga penguatan rantai pasok global.
Pemerintah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved