Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, termasuk pembayaran royalti, merupakan sumber penerimaan negara yang penting bagi pembangunan nasional. Emiten tambang batu bara, PT Bumi Resources, Tbk. (BUMI) terus berkomitmen untuk mendukung pendanaan pembangunan melalui setoran pajak dan royalti perushaan setiap tahunnya.
“Komitmen BUMI untuk mempertahankan kinerja keuangan yang sehat, senantiasa dibarengi dengan keseriusan kami untuk berkontribusi terhadap pendapatan negara,” jelas Adika Nuraga Bakrie, Presiden Direktur BUMI baru-baru ini.
Pada periode tahun 2022 lalu, dari pendapatan PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha BUMI sebesar US$6.701,96 juta, telah berkontribusi nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan sebesar US$6.504,3 juta.Adapun terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP), BUMI bersama seluruh anak usahanya juga tercatat sebagai kontributor terbesar pembayaran royalti secara nasional
Baca juga : Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak Langsung ke Perekonomian
Sementara hingga paruh awal 2023 lalu, secara konsolidasi total royalti yang telah dibayarkan BUMI kepada negara mencapai US$1,03 miliar atau sekitar 31,2% dari pendapatan perusahaan. Jumlah ini setara dengan 19,9% dari total pendapatan royalti negara yang terkumpul pada periode yang sama.
Tak hanya mendukung pendanaan pembangunan melalui setoran pajak dan royalti, perseroan berserta seluruh unit usahanya juga mengutamakan penyerapan tenaga kerja dan pemasok dalam negeri untuk menunjang perekonomian nasional.
Melalui anak usaha KPC yang beroperasi di Sangatta, Kalimantan Timur, Komitmen merangkul pemasok domestik dan warga lokal dalam pengadaan barang dan jasa, dibuktikan melalui proporsi pembelian pada pemasok lokal dan nasional selama periode 2022 yang mencapai 97% dari total pengadaan atau senilai US$1,87 miliar.
Baca juga : Ekonomi AS Diperkirakan tidak Stagflasi, ini Alasan Yellen
“Kebijakan ini terus kami tingkatkan setiap tahun, sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan ekonomi lokal dan nasional, sekaligus menerapkan aspek Good Mining Practice, terutama dari sisi kemitraan,” papar Adika.
Pemasok lokal dimaksud meliputi wilayah Kutai Timur, termasuk 33 pemasok lokal binaan. Upaya melibatkan dan mendukung pemasok lokal dan nasional ini, kata dia, bertujuan turut mengembangkan potensi masyarakat lokal, serta meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan melalui kesempatan bermitra.
“Prosedur pengadaan barang dan jasa pun dilaksanakan secara adil dan transparan, guna mendapatkan pemasok yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan.”
Baca juga : Biden bakal Naikkan Pajak Perusahaan
Tenaga kerja
Sementara dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal, dari total sekitar 4.000 karyawan KPC, 3.187 orang di antaranya direkrut dari wilayah Sangatta, Bengalon, dan sekitarnya.
Kesempatan kerja ini dilakukan dengan memprioritaskan calon karyawan yang berdomisili di wilayah operasional tambang, agar dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus turut mendongkrak perekonomian setempat.
“Keberadaan BUMI di tengah masyarakat diharapkan bisa memberikan kontribusi sosial ekonomi nyata, baik bagi perusahaan sendiri, para stakeholders, negara, dan juga masyarakat sekitar,” pungkasnya. (RO/M-3)
Piyu mengaku tergerak memperjuangkan hak para pencipta lagu. Karena sebagian dari pencipta lagu tidak mendapatkan hak yang layak.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Vokalis NOAH sekaligus Wakil Ketua Umum Vibrasi Suara Indonesia (VISI), Nazril Irham alias Ariel, menyampaikan kegelisahan para penyanyi terkait persoalan royalti.
Hak cipta lagu kebangsaan Indonesia Raya telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia tanpa syarat oleh empat orang ahli waris almarhum WR Soepratman.
Di tengah gemuruh kendaraan dan langkah kaki yang lalu-lalang, suara gitar dan nyanyian musisi jalanan kini tak lagi sekadar hiburan pinggir jalan.
“Sejak awal kami sudah mengakui kekeliruan ini, dan telah menyampaikan permohonan maaf, baik secara langsung kepada AL maupun secara terbuka ke publik, sesuai keinginan yang bersangkutan,"
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved