Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Hilirisasi dan keberadaan industri kilang migas tercatat telah memberikan manfaat ekonomi dan menjadi motor penggerak utama sejak awal pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Keberadaan kilang migas telah menjadi katalis pertumbuhan ekonomi karena pemerintah dapat memberlakukan kebijakan harga BBM murah (bersubsidi).
Pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan sampai saat ini, industri kilang migas masih memiliki peran penting terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data, industri kilang migas memiliki keterkaitan dengan sekitar 93 sektor ekonomi pendukung sebagai pemasok input dan dengan 183 sektor ekonomi pengguna yang menggunakan hasil produksi dari industri kilang.
"Peran penting industri kilang juga terlihat dari alokasi hasil produksi. Sekitar 67,25 % output industri kilang dialokasikan sebagai input atau bahan baku untuk sekitar 183 sektor ekonomi penggunanya. Sementara sekitar 32,75 % output industri kilang dialokasikan untuk memenuhi permintaan akhir atau konsumsi yang tidak terkait dengan proses produksi," tulsnya dalam Reforminer note yang diterima, Rabu (13/3).
Baca juga : IMEC 2023 Hadirkan Solusi Tantangan Kompleks Sektor Energi
Berdasarkan analisis model Input-Output (IO), industri kilang memiliki total nilai multiplier effect ekonomi dari keterkaitan dengan sektor pendukung dan penggunanya sebesar 9,1604. Artinya, jika terdapat tambahan investasi sebesar Rp1 triliun pada industri kilang, total manfaat ekonomi yang berpotensi dapat tercipta dalam seluruh struktur perekonomian Indonesia adalah sekitar Rp9,16 triliun.
Komaidi menambahkan bahwa analisis model IO juga menemukan bahwa industri kilang migas memiliki keterkaitan dengan sebagian besar pembentukan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sektor pendukung industri kilang tercatat terkait dengan sekitar 67,48 % pembentukan PDB, sedangkan sektor pengguna industri kilang terkait dengan sekitar 99,71 % pembentukan PDB Indonesia.
Pelaksanaan hilirisasi migas yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025-2040 ditargetkan akan mendatangkan total investasi sekitar Rp1.053 triliun. Hal ini terdistribusi atas Rp 314,71 triliun untuk hilirisasi minyak bumi dan Rp 771,70 triliun untuk hilirisasi gas bumi.
Baca juga : Transisi Energi Minyak Saudi lewat Aramco
Hilirisasi migas yang akan dilaksanakan pada 2025-2040 diproyeksikan berpotensi memberikan dampak positif terhadap kinerja sektor moneter
Indonesia dan stabilitas nilai tukar rupiah. Pelaksanaan hilirisasi migas diproyeksikan akan menghemat penggunaan devisa impor sekitar US$73,30 miliar atau setara dengan Rp1.134 triliun.
"Hilirisasi dan prospek bisnis industri kilang migas diproyeksikan masih akan cukup baik dan besar. Hal itu terkait dengan kondisi bahwa saat ini sekitar 70% kebutuhan petrokimia dan 32% kebutuhan BBM Indonesia, masih harus dipenuhi dari impor," tandasnya.
Hilirisasi migas berpotensi memberikan manfaat positif terhadap kinerja keuangan Pertamina dan keuangan negara. Berdasarkan data, pendapatan segmen kilang dan petrokimia Pertamina pada tahun 2022 dilaporkan sekitar Rp 572 triliun. Kontribusi segmen kilang dan petrokimia Pertamina terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak (PPh 22 Impor, PPN & PPnBM, Bea dan Cukai, dan Pajak Daerah) pada tahun 2022 dilaporkan sebesar Rp 49,72 triliun.
Terkait dengan manfaat ekonomi hilirisasi dan keberadaan industri kilang migas yang cukup besar tersebut, penting untuk dirumuskan dukungan kebijakan yang optimal untuk pengembangan industri kilang di Indonesia.
"Kebijakan pengembangan kilang pada negaranegara lain seperti melalui memberikan insentif investasi dan perpajakan, bahkan pemerintah dari sejumlah negara tercatat berperan sebagai pelaksana langsung dalam pembangunan kilang, kiranya dapat dipertimbangkan untuk diadopsi," tutup Komaidi. (RO/M-3)
Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy melakukan penandatanganan kerja sama dengan beberapa perusahaan AS.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan mengkaji penyetopan ekspor timah. Ia menegaskan ekspor barang mentah harus digantikan dengan komoditas hasil industri hilirisasi
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII.
KEBIJAKAN hilirisasi di industri minerba masih memiliki beberapa hambatan.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi memulai groundbreaking proyek hilirisasi fase I.
KRAS kini bergerak agresif sebagai tulang punggung yang mendukung sektor infrastruktur, manufaktur, serta pertumbuhan ekonomi nasional secara luas.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PENELITI Senior Core Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, perpanjangan IUPK Grasberg milik PT Freeport untuk periode 2041–2061, mencerminkan masih rendahnya daya tawar RI.
Loggis teken kerja sama dengan HD Hyundai Infracore Asia untuk distribusi alat berat DEVELON, mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor tambang.
Pertambangan berkontribusi sekitar 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara mencapai Rp140,5 triliun pada 2024.
PT Multi Harapan Utama (MHU) memanfaatkan momentum Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 untuk menegaskan kembali pentingnya keselamatan kerja.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mengusulkan rencana penyesuaian wilayah pertambangan (WP) Tahun 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved