Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DUA menteri yakni, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Maket masterplan Penajam Paser Utara (PPU) milik Badan Bank Tanah. Maket tersebut ditampilkan dalam kegiatan Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (6/3) dan Sabtu (9/3) mendatang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik upaya-upaya yang telah dilakukan Badan Bank Tanah. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap, masterplan yang telah dibuat akan semakin mendukung kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Ini lokasinya sangat mendukung IKN dan juga Balikpapan ya," katanya seperti dikutip dari Antara.
Baca juga : Perbanyak UMKM Penetrasi Digital dan Lakukan Ekspor
Sementara itu, Menteri ATR/BPN AHY menyampaikan bahwa pembangunan hak pengelolaan (hpl) Badan Bank Tanah PPU akan sangat mendukung perekonomian masyarakat dan juga wilayah di sekitarnya. Dirinya menyampaikan telah meminta jajarannya untuk mendukung Badan Bank Tanah dalam rangka percepatan perolehan tanah, khususnya untuk mendukung IKN.
"Salah satu yang bisa kita laporkan saat ini bank tanah yang bisa men-support di kawasan IKN ada 4.000 sekian hektare yang kita siapkan menjadi Bank Tanah, 300 sekian hektare disiapkan untuk bandara, sedangkan yang lain di sekitarnya menjadi supporting system yang menjadi kebutuhan bagi otoritas IKN," jelasnya.
Adalun, hak pengelolaan (hpl) Badan Bank Tanah yang berada di kawasan PPU adalah seluas 4.162 Ha. Dari jumlah tersebut, Badan Bank Tanah telah mengalokasikan lahan seluas 347 Ha untuk pembangunan Bandara VVIP IKN, Jalan Tol IKN Seksi 5B seluas 150 Ha, Reforma Agraria seluas 1.873 Ha dan sisanya untuk kepentingan sosial, pemerataan ekonomi dan untuk kepentingan pembangunan nasional.
Baca juga : Sri Mulyani Koordinasikan Soal Satgas BLBI dengan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto
Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Bank Tanah menjelaskan tentang konsep dari perencanaan tata ruang pembangunan di kawasan PPU. Nantinya, akan dibangun Bandara VVIP IKN dan Jalan Tol Seksi 5B di atas hpl Badan Bank Tanah.
Selain itu, dijelaskan juga terkait area yang menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Kita sudah alokasikan 1.873 Ha untuk Reforma Agraria, terkait ganti rugi tanam tumbuh masyarakat yang terdampak juga telah diselesaikan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemprov Kaltim," ujar Parman. (Ant/Z-10)
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan memberikan komentarnya terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti posisi ekonomi Indonesia yang masih tertinggal jauh dari negara-negara maju.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan mempercepat proses layanan.
MENTERI ATR/BPN Nusron Wahid menyebut proses investagasi terhadap jajarannya yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi telah rampung.
Kebakaran yang melanda Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tidak menghanguskan dokumen-dokumen penting terkait dengan sengketa tanah.
POLRI segera meminta keterangan sejumlah pihak dalam kasus pagar laut di Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, meminta pihak ATR/BPN bersiap jika ada gugatan balik setelah sertifikat tersebut dicabut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved