Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengatasi permasalahan ekonomi secara menyeluruh. Aspek-aspek mikro yang dihadapi masyarakat dinilai penting diperhatikan alih-alih hanya fokus pada data-data makro.
"Ini pentingnya, bukan hanya dari sisi makro, tetapi juga dari sisi mikro yang dirasakan oleh masyarakat, karena itu yang mereka hadapi sehari-hari. Apalagi kalau isunya adalah beras yang merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal saat dihubungi, Senin (26/2).
Pernyataan tersebut berkaitan dengan hasil rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait penilaian masyarakat terkait kondisi umum perekonomian dalam negeri saat ini. Dari hasil survei itu, sebanyak 41,4% responden menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam tone negatif. Itu terdiri dari 30,8% menyatakan buruk dan 10,3% menyatakan sangat buruk.
Baca juga : Panen Raya Maret Diprediksi Hasilkan 3,5 Juta Ton Beras
Sebaliknya, 34,1% masyarakat menyebut kondisi ekonomi Indonesia dalam tone positif. Rinciannya yaitu 29,1% menyatakan baik dan hanya 5,1% yang menyatakan sangat baik.
Mayoritas responden dari survei itu menilai kondisi buruk ekonomi dalam negeri mulai terjadi pada awal 2024. Persepsi negatif tersebut muncul, antara lain, karena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras yang harganya melonjak dalam beberapa waktu belakangan. Bahkan, harga bahan pangan lain juga terkerek naik.
"Jadi walaupun makronya 5%, tetapi kalau kemudian harga beras naik luar biasa, tentu saja persepsi dari masyarakat akar rumput itu menjadi buruk. Karena yang mereka rasakan ialah yang mereka hadapi sehari-hari, bukan makro yang 5% yang sebetulnya banyak di-drive oleh kalangan atas sebetulnya," terang Faisal.
"Jadi penting untuk tidak hanya melihat indikator-indikator makro, tetapi juga hal-hal yang menyentuh langsung ke masyarakat banyak secara mikro, termasuk di antaranya beras," tambahnya.
Baca juga : Beras Langka di Minimarket. Apa Solusi Pemerintah dan Apa Kata Warga?
Khusus untuk beras, kata Faisal, mestinya komoditas itu akan mengalami penurunan harga pada Maret 2024. Soalnya, itu merupakan waktu panen raya dan produksi beras dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun jika harga masih bertengger tinggi, dia menduga ada persoalan di distribusi.
"Kalau langka, ini berarti dalam distribusinya ada permasalahan yang harus diatasi. Ini penting. Artinya stabilitas harga dari waktu ke waktu untuk bahan pangan pokok seperti beras harus menjadi perhatian pemerintah," kata Faisal.
"Supaya (pemerintah) tidak terlena dengan aktivitas politik, terutama pemilu, tetapi menyebabkan hal mendasar yang urgen seperti masalah pangan. Ini menjadi permasalahan, terutama yang dihadapi oleh masyarakat," pungkasnya. (Z-2)
Kemendag buka suara terkait dengan kosongnya stok beras premium di ritel-ritel modern.
Kelangkaan beras di sejumlah ritel modern justru memberikan dampak positif bagi pedagang di Pasar Induk Cipinang.
DINAS Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun menemukan beras tak layak konsumsi beredar di sejumlah toko dan swalayan.
Kemendag menyebut pengecer-pengecer kini hanya lebih mengambil sikap hati-hati untuk mengeluarkan stok beras mereka.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
Agen menghentikan pasokan kendati pedagang telah mengorder. Kalaupun ada pengiriman beras, jumlah tidak sesuai pesanan.
Melalui pembiayaan ultra mikro PNM Mekaar yang dipadukan dengan berbagai pelatihan, para ibu tidak hanya mendapat akses modal, tetapi juga keterampilan hidup.
Fakta bahwa minyak goreng sempat langka selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan adalah bukti adanya masalah serius di sektor tersebut.
Sejak Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) mulai berlaku, perdagangan antara kedua negara telah berlipat ganda, mencapai A$35,4 miliar pada 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Gorontalo pada triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,14 persen
DIREKTORAT Jaminan Produk Halal (JPH) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved