Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendukung pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan guna mengatasi kemiskinan ekstrem.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi dengan tema "Mendorong Pemerintah Daerah dalam Inovasi Pengembangan Urban Living yang Toleran terhadap Keberlanjutan Lingkungan Hidup, Kesehatan, Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan Masyarakat" di Pameran ARCH.ID, Jumat (23/2).
"Banyak sekali kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Kita mendorong rumah layak huni ini menjadi salah satu aset yang menjadikan masyarakat kita keluar dari perangkap kemiskinan ekstrem," ungkap Yusharto.
Baca juga : Program Rumah Sederhana Layak Huni Djarum Sentuh 35 Rumah Keluarga Berpenghasilan Rendah
Yusharto menjelaskan, pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu langkah strategis yang diambil untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terpinggirkan dan berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.
Menurutnya, program pembangunan rumah layak huni tidak hanya menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memberikan mereka rasa memiliki, keamanan, dan kesejahteraan yang lebih baik.
"Presentasi kepemilikan hunian rumah tangga juga masih kecil Bapak/Ibu sekalian sebagaimana data yang ada di tahun 2023. Untuk itu mari kita dukung program ini dan memastikannya berjalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto membeberkan sejumlah inovasi yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyediakan perumahan yang layak untuk masyarakat. Berbagai inovasi tersebut, dinilai dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.
"Kota Cimahi punya rusunawa ecogreen, dengan ini masyarakat bisa menikmati fungsi-fungsi perumahan yang dipadukan dengan fungsi sosial dan lainnya sesuai dengan aktivitas yang dibutuhkan oleh masyarakat," tandasnya. (Z-5)
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
Pembangunan renovasi bangunan rutilahu milik almarhum dikerjakan setelah terlebih dulu dilakukan survei dan kajian.
Sebelumnya rumah mereka ambruk disapu angin puting beliung, November 2025.
Sejak 2021 hingga kini, sebanyak 270 rumah telah direnovasi melalui program ini
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur untuk meninjau Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
SMF bangun 56 rumah layak huni di Sangkrah untuk tuntaskan kawasan kumuh Solo. Program TJSL ini dukung pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama tiga menteri pusat mempercepat Program Rumah Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved