Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan Indonesia tidak dalam keadaan wait and see seperti yang kerap didengungkan sebelum pelaksanaan Pemilu.
Minggu lalu masyarakat Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi. Mahendra mengatakan Pemilu dan pilpres kelima setelah era reformasi dengan 204,8 juta pemilih terdaftar, dan voter turn out sekitar 80 persen atau 164 juta pemilih.
Angka ini jauh lebih besar daripada jumlah pemilih pilpres di negara manapun di dunia. Dengan begitu Indonesia bukan lagi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tetapi negara demokrasi presidensial terbesar di dunia.
Baca juga : Anies: Kebebasan Berpendapat Bagian Penting dari Demokrasi
Selain itu, pilpres di Indonesia dilakukan terbuka dan langsung dibandingkan AS yang dilakukan dengan perwakilan setiap negara bagian.
Oleh karena itu Indonesia harus menggunakan hal ini sebagai modalitas pembangunan perekonomian nasional dan stabilitas industri jasa keuangan.
"Indonesia tidak dalam periode wait and see seperti yang kerap didengungkan sebelum pelaksanaan Pemilu," kata Mahendra, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengusung tema Sektor Jasa Keuangan Kuat dan Stabil untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, di Jakarta, Selasa (20/2).
Baca juga : Dugaan Pelibatan Aparat dalam Pemasangan Baliho Capres-Cawapres tak Mengherankan
OJK berharap, Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh Kabinet Indonesia Maju, DPR, DPD, seluruh lembaga negara dan masyarakat Indonesia menjadikan momentum Pemilu untuk berlari cepat menuju garis finish gemilang di penghujung presidensi Presiden Joko Widodo, dan masa tugas lembaga legislatif periode saat ini. (Z-4)
Dana tersebut diindikasikan digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan
OJK menyerahkan Dirut SWAT berinisial SAS ke Kejaksaan Negeri Boyolali atas kasus manipulasi harga saham. Simak modus operandi dan kronologi lengkapnya di sini.
RATUSAN nasabah terlihat mendatangi Perumda BPR Bank Cirebon. Mereka menanyakan nasib uang yang sudah disimpan di perusahaan milik Pemda Kota Cirebon.
Mensesneg Prasetyo Hadi berharap panitia seleksi mampu menjaring pimpinan OJK yang kompeten dan memahami ekosistem jasa keuangan demi menjaga stabilitas pasar.
OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk, PT Multi Makmur Lemindo Tbk, serta pihak-pihak terkait.
OJK menilai ekonomi Indonesia tetap solid seiring keputusan Moody's yang mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level Baa2 dengan penyesuaian outlook.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved