Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan Indonesia tidak dalam keadaan wait and see seperti yang kerap didengungkan sebelum pelaksanaan Pemilu.
Minggu lalu masyarakat Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi. Mahendra mengatakan Pemilu dan pilpres kelima setelah era reformasi dengan 204,8 juta pemilih terdaftar, dan voter turn out sekitar 80 persen atau 164 juta pemilih.
Angka ini jauh lebih besar daripada jumlah pemilih pilpres di negara manapun di dunia. Dengan begitu Indonesia bukan lagi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tetapi negara demokrasi presidensial terbesar di dunia.
Baca juga : Anies: Kebebasan Berpendapat Bagian Penting dari Demokrasi
Selain itu, pilpres di Indonesia dilakukan terbuka dan langsung dibandingkan AS yang dilakukan dengan perwakilan setiap negara bagian.
Oleh karena itu Indonesia harus menggunakan hal ini sebagai modalitas pembangunan perekonomian nasional dan stabilitas industri jasa keuangan.
"Indonesia tidak dalam periode wait and see seperti yang kerap didengungkan sebelum pelaksanaan Pemilu," kata Mahendra, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengusung tema Sektor Jasa Keuangan Kuat dan Stabil untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, di Jakarta, Selasa (20/2).
Baca juga : Dugaan Pelibatan Aparat dalam Pemasangan Baliho Capres-Cawapres tak Mengherankan
OJK berharap, Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh Kabinet Indonesia Maju, DPR, DPD, seluruh lembaga negara dan masyarakat Indonesia menjadikan momentum Pemilu untuk berlari cepat menuju garis finish gemilang di penghujung presidensi Presiden Joko Widodo, dan masa tugas lembaga legislatif periode saat ini. (Z-4)
SEJUMLAH korban dugaan ilegal akses akun PT Mirae Asset Sekuritas memenuhi undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mediasi pada Rabu (10/12).
OJK menggelar Digital Financial Literacy di UMSU untuk meningkatkan literasi keuangan digital mahasiswa, membahas risiko aset digital, investasi legal, hinggal literasi keuangan
Kehadiran Kantor OJK di Manokwari juga diharapkan bisa memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan wilayah Indonesia Timur.
SEBARAN pengguna fintech masih sangat terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek dengan angka mencapai 73,77%.
Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong Pasar Modal Indonesia semakin tangguh menghadapi berbagai gejolak dan berperan besar dalam menjadi sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional.
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved