Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Pimpinan Ditjen Bea dan Cukai, Rabu (24/1).
"Tahun Pemilu jaga sikap kita. Netralitas itu sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama," ujarnya seperti dikutip pada Kamis (25/1).
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan. "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan ialah pengelola keuangan negara yang memiliki empat tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector. Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi," tuturnya.
Baca juga: Transaksi Lelang 2023 Tembus Rp44 Triliun, Tertinggi dalam Sejarah
Selanjutnya Sri Mulyani juga mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership, dan ketahanan untuk dapat menghadapi situasi dunia yang begitu tidak pasti akibat dari tensi geopolitik yang menguat. Dia turut menyebut climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama.
Utamanya, perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap menuju Indonesia maju. "Di satu sisi Indonesia jumlah populasinya naik, kita ingin menjadi negara kaya, maju. Nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector-nya menjadi sangat complicated. Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat," ungkap Sri Mulyani.
Baca juga: Sri Mulyani Disebut Siap Mundur, Istana: Kabinet Indonesia Maju Solid
Dengan demikian, dia mengatakan agar seluruh jajaran DJBC dapat senantiasa meningkatkan sinergi, kolaborasi, support, dan kepercayaan antarunit di lingkungan Kementerian Keuangan maupun dengan institusi lain, serta dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik. "Saya yakin akan bisa melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Jadi tolong manajemen leadership, resources dikelola dengan baik hubungan antarunit ke atas maupun horizontal dengan institusi lain. Itu tugas yang harus Anda lakukan," pungkasnya. (Z-2)
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dinilai lebih baik dari Sri Mulyani
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved