Pemerintah Dinilai Mampu Jaga Pasokan Pangan

DEKAN Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo, menyebut pemerintah sudah berusaha optimal untuk memanfaatkan lahan guna menjaga pasokan pangan dalam negeri.

Diketahui, Presiden Jokowi menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah. Di sisi lain, ketersediaan lahan merupakan tantangan produksi utama di Indonesia.

“Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber. Program-program tersebut memang tidak bisa langsung dilihat manfaatnya, tetapi dari sisi mitigasi sudah bagus. Kebijakan stabilisasi stok dan harga udah bagus,” ungkap Mangku dalam wawancaranya dengan Media Center Indonesia Maju yang dikutip secara tertulis, Jumat (19/1). 

Baca juga : Pembenahan Tata Niaga Pangan Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Petani

Ihwal pemanfaatan lahan rawa, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa kontribusi lahan rawa terhadap pangan nasional masih sangat rendah. Diperkirakan hanya 5% dari sekitar 34,12 juta hektare yang sudah dimanfaatkan. Artinya, masih sangat potensial untuk ditingkatkan.

Baca juga : Ubah Model Kebijakan untuk Sejahterakan Pelaku Pangan

Terkait food estate, Mangku menyoroti manfaatnya memang tidak bisa dirasakan dalam waktu dekat. Butuh waktu sedikitnya 3 tahun jika infrastrukturnya sudah baik. Jika membangunnya dari awal, maka butuh waktu 5 tahun untuk dirasakan manfaatnya.

“Apapun upaya harus dilakukan kalau kita masih ingin Indonesia ini ada. Oleh karena itu, kita harus pisahkan fungsi food estate dengan pertanian rakyat. Yang satu fokus pada stok nasional atau cadangan dan satu lagi market based,” kata Mangku.

Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan pangan jangka pendek dan untuk menahan inflasi, maka impor pangan dari luar negeri bisa menjadi solusi.

Lebih lanjut, Mangku yang merupakan guru besar bidang sosiologi pertanian itu mengusulkan sejumlah hal, supaya Presiden Jokowi mengakhiri masa kepemimpinannya dengan kebijakan pertanian yang baik. Pertama, pemerintah didorong untuk mengumumkan kemampuan negara soal bantuan pupuk. Dengan demikian, kelompok tani bisa membuat perencanaan dalam beberapa tahun ke depan.

“Apakah negara hanya sanggup 10%-20% atau berapapun itu, harus dijelaskan tiap tahun. Petani berapa diberi kuotanya, lalu mereka membuat perencanaan lewat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK).

Jadi konsepnya seperti pagu yang diberikan ke petani. Dan RDKK harus dibuat maju setahun, sehingga ada persiapan yang bagus dari petani dan perusahaan pupuk,” beber Mangku.

Ihwal permodalan, dia mengusulkan petani mendapat bantuan dana dengan sistem investasi, bukan pinjaman. Tidak ketinggalan, bantuan sosial kepada kelompok tani juga masih diperlukan, kalau bisa jumlahnya bahkan ditambah.

Untuk bantuan langsung tunai (BLT), kata Mangku, harus ada dan diperbanyak, khususnya untuk kelompok miskin ekstrem, community based social support untuk komunitas pedesaan.

“Ini yang kita harus serius. Industri pangan harus kita support. Jika food estate jalan, maka pasokan bahan baku juga bagus. Korporasi tani juga bisa mengagregasi produk petani kecil agar fit dengan kebutuhan industri,” kata Mangku.

“Ika stok pangan sudah harus dikeluarkan maka industri menyerap. Jika polanya sudah established, maka industri juga akan terjamin pasokan bahan bakunya,” pungkasnya. (Z-8)