Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ASOSIASI Profesional Jasa Penagihan Indonesia (APJAPI) masa bakti 2023-2028 menggelar Rapat Kerja perdana pasca pelantikan pengurus APJAPI terbaru. Raker mengambil tema: “Bertumbuh Bersama Solid Berkarya, APJAPI Jaya!” dengan sub tema : APJAPI Berinovasi dan Menginspirasi Industri Jasa Penagihan Sebagai Pilar Menuju Kejayaan Dan Prestasi Yang Unggul.
Raker ini merupakan momentum penting dalam menjalankan misi dan visi. Sebagai wadah yang menghimpun para profesional jasa penagihan di Indonesia, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan meningkatkan standar layanan di sektor ini.
Dewan Pertimbangan APJAPI Ndinta Herry Pramana dalam sambutannya menjelaskan industri keuangan Tanah Air saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Baik yang bersifat internal maupun eksternal. Namun, dengan kerjasama dan komitmen, tantangan tersebut mampu diatasi untuk mencapai prestasi yang membanggakan.
Baca juga : Pinjaman Pribadi Marak di Jawa Barat, OJK: Mirip Praktek Rentenir
“Mari kita fokus untuk membahas strategi dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan jasa penagihan di Indonesia. Saya juga mengajak seluruh peserta rapat kerja ini untuk aktif berpartisipasi, memberikan pandangan, dan berkontribusi pada perbincangan agar kita dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan Asosiasi Profesional Jasa Penagihan Indonesia,” ungkap Ndinta di Avenzel Hotel and Convention, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (9/1).
Baca juga : OJK: Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tetap Stabil
Ndinta berharap kegiatan raker dapat merumuskan dan menetapkan program kerja yang realistis untuk dilaksanakan demi menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi usaha jasa penagihan.
Ketua Panitia Raker yang juga Sekjen Apjapi Cek Fatwa menjelaskan, kegiatan raker merupakan kegiatan tahunan yang telah diatur dalam AD/ART APJAPI. Peserta raker memiliki kewenangan untuk menetapkan sasaran dan program kerja tahunan serta pembagian tugas jajaran organisasi.
“Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergis k dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran. Kami berharap raker ini berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat dan dampak baik bagi kita semua,” ungkapnya.
Ketua Umum Apjapi Kevin Agatha Purba dalam sambutannya mengatakan, Pembahasan program utama APJAPI 2024 salah satunya adalah pembentukan DPW/DPC. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas wilayah cakupan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan APJAPI secara terstruktur, sehingga kegiatannya lebih mudah, cepat, dan tepat dalam mendelegasikan tugas-tugas di sektor penagihan.
“Pembentukan program knowledge softskill hukum para member dan Advokasi atau bantuan hukum untuk para member APJAPI untuk penanggulangan yang terjadi dilapangan. Ini merupakan peran penting pada bidang hukum,” ujarnya.
Kevin menuturkan pembangunan anggota APJAPI akan dikerjakan secara profesional. Harapannya seluruh anggota APJAPI dapat memiliki integritas serta solidaritas dalam melakukan tugas dalam jasa penagihan yang melakukan cara persuasif dan handal.
“Ini merupakan bagian penting yang harus kita bangun khususnya pada bidang regulasi penagihan industri,” ungkapnya.
Kevin memastikan pelaksanaan program kerja APJAPI dapat dilakukan secara transparan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Setiap anggota berhak mendapatkan informasi berimbang yang diperlukan untuk penyusunan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi.
“Akuntabilitas, dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan dan anggaran yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dan diukur manfaatnya berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan,” ungkapnya. (Z-8)
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Strategi pelepasan aset memungkinkan pengembangan proyek baru, pengurangan utang, dan peningkatan modal usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved