Gelar FGD, Forkominhan Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia

INDUSTRI pertahanan Korea Selatan menjadi salah satu contoh dalam kemandirian pertahanan negara dengan kesuksesan mengembangkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) seperti K-21 Boramae, tank Howitzer  K-9, dan kapal angkatan laut.

Program Director IBC dan Publik Procurement Management Program dari KAIST Business College Man Ki Kim menjelaskan, kemandirian itu berasal dari strategi ekonomi jangka panjang, perencanaan, dan implementasi yang baik oleh pemerintah Korsel,

Pemerintah Korsel, lanjut Kim, juga membuat kebijakan terkait dengan Klaster pertahanan untuk saling terhubung dengan kompleks industri strategis. 

Baca juga : Industri Pertahanan Dalam Negeri Butuh Terintegrasi

““Ini berdasarkan pengalaman saya dalam kontraktor pertahanan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, saya akrab dengan pengadaan, akuisisi, regulasi regional, dan lainnya,” ungkapnya dala Forum Group Discussion yang digelar Forum Komunikasi Industri Pertahanan Indonesia (Forkominhan) bertema Mempersiapkan Klaster Industri Pertahanan untuk Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia.”

Kim mengakui, dalam membangun industri pertahanan, Korsel juga menjalin kerja sama dengan negara lain, contohnya Amerika Serikat, untuk melakukan inovasi terhadap teknologi pertahanan.

Baca juga : Siap Produksi Rudal, Republikorp Kerja Sama dengan LIG Nex1 dari Korsel

“Sekarang, mari kita lihat Korsel. Perjalanan dari negara yang dilanda perang pada tahun 1950 hingga keadaannya saat ini luar biasa. Transformasi ini tidak semata-mata karena industri pertahanan, namun juga melibatkan kemauan politik, strategi, dan yang sangat penting, rencana ekonomi yang dieksekusi setiap lima tahun,” imbuh Kim.

Kemauan politik itu diwujudkan pemerintah Korsel dengan mendorong spesialisasi produk dari produsen, sehingga tidak ada persaingan internal.

Pemerintah Korsel telah menginvestasikan secara besar-besaran untuk riset dan pengembangan dalam dukungan institusional, penelitian dan pengembangan, dan investasi asing bagi industri strategisnya. 

Hal itu berbeda dengan Indonesia, yang menurut Prof Kim, pemerintah Indonesia tidak merasa memiliki ancaman dari pihak luar. 

“Kami Korsel memiliki ancaman dari Korea Utara, menjadikan industri pertahanan sebagai masalah kelangsungan hidup. Polandia, sebagai contoh, memilih tank produksi Korsel karena hanya Korsel yang bisa mengirimkannya dalam waktu tiga bulan berkat pesanan yang sudah ada.” ungkap Kim menjelaskan kondisi penjualan tank berdasarkan kesepakatan dengan Polandia yang akan membeli 180 tank buatan Hanhwa Defense senilai US$2,4 miliar. 

Kesepakatan itu juga mencakup pelatihan, logistik, dan amunisi. Semua barang itu diharapkan tiba di Polandia pada akhir 2025.

Ketua Tim Kerja Industri Maritim Kementerian Perindustrian Andi Komara mengatakan, produk-produk termasuk amunisi berat dan munisi ringan, telah mencapai nilai TKDN di atas 25% untuk pengadaan pemerintah. 

“Dalam mengatasi ketergantungan pada impor, upaya pemerintah juga dilakukan untuk mendorong industri non-pertahanan mendukung industri alat pertahanan, seperti Industri galangan kapal dan sektor dirgantara di Indonesia juga mendapat sorotan,” ujar Andi.

Industri non-pertahanan untuk mendukung industri alat pertahanan, dengan fokus pada industri galangan kapal, sektor dirgantara, dan perkembangan pesat industri drone di Indonesia.

“Pemerintah juga memberikan perhatian pada industri drone yang dinilai berkembang pesat,. Lebih dari 300 industri drone telah muncul, menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Meskipun mayoritas adalah UKM, mereka mampu membuat drone untuk berbagai keperluan, dari surveilans hingga keperluan militer,” ujar Andi.

“Kami juga telah mempersiapkan klaster industri pertahanan agar dapat mendukung kemandirian di sektor pertahanan. Saya berharap hasil diskusi ini dapat menjadi masukan berharga untuk pengambilan keputusan di tingkat kebijakan dan industri.” imbuh Andi.

Ketua Forkominhan Marsdya (Purn) Erris heryanto berharap, FGD itu dapat menjadi landasan untuk lebih memperkuat dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan Indonesia di masa depan. 

Forum Komunikasi Industri Pertahanan (Forkominhan) menegaskan komitmennya untuk terus memainkan peran aktif dalam mendorong kolaborasi dan inovasi demi mencapai kemandirian industri pertahanan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan, Forkominhan bertekad meningkatkan kemampuan di bidang kemandirian industri pertahanan. 

“Forkominhan selaku forum diharapkan dapat berkolaborasi mempererat hubungan baik bagi para pengguna dan juga dari industri pertahanan dan juga penentu kebijakan, hingga kita dapat merialisasikan kemandirian industri pertahanan pada masa-masa yang akan datang.” tutup Marsdya Erris Herryanto. (Z-5)