Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 Diluncurkan

PENGEMBANGAN ekonomi digital menjadi katalisator utama dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional dan telah ditunjukkan melalui kontribusi terhadap PDB yang mencapai 7,6%-8,7% pada tahun 2022 lalu.

Upaya transformasi ekonomi digital juga terus dilakukan pemerintah mengingat Indonesia juga memiliki potensi signifikan berupa populasi yang besar, pangsa pasar yang luas, adopsi teknologi yang tinggi, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan yang terus meningkat.

Sebagai salah satu langkah dalam menavigasi arah transformasi ekonomi digital di Indonesia tersebut, pemerintah meluncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 di Jakarta, Rabu (6/12).

Baca juga: Prakerja Dorong Lifelong Learning, Sesuaikan Kebutuhan Lapangan Kerja di Masa Depan

Buku tersebut akan menjadi pedoman bagi K/L dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pengembangan ekonomi digital serta menjadi rujukan dalam menentukan posisi Indonesia di dunia internasional. 

“Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital yang adalah agenda transformasi digital nasional. Ini sejalan dengan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang didorong Indonesia untuk menjadi satu-satunya ekosistem perjanjian perdagangan dunia yang ada di sektor digital. Buku ini adalah quick wins dan dibagi 3 fase,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara peluncuran Buku Putih tersebut.

Pengembangan ekonomi digital hingga tahun 2045 disiapkan melalui tiga fase yakni Fase Prepare yang dimulai dengan perbaikan pondasi digital dasar guna memastikan masyarakat siap bertransformasi.

Baca juga: Dukung Transformasi Digital, Pemerintah Siapkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030

Fase Transforms sebagai upaya percepatan transformasi guna menciptakan masyarakat dan bisnis yang cerdas, serta Fase Lead dengan mulai menetapkan standar dalam teknologi inovasi di masa mendatang.

Lebih lanjut, untuk mendorong Indonesia ke tahap Fase Lead pada tahun 2045 mendatang terdapat sejumlah aspirasi target yang telah ditetapkan, di antaranya peningkatan daya saing digital Indonesia yang semula berada pada peringkat ke-51 di tahun 2022 menjadi peringkat ke-20 di tahun 2045 serta kontribusi ekonomi digital yang harus mencapai 20% terhadap PDB.

Buku tersebut juga memuat strategi berupa 6 pilar utama pengembangan ekonomi digital. Pertama, di bidang Infrastruktur intervensi akan menyasar perluasan jangkauan penetrasi internet, peningkatan mutu infrastruktur digital, serta peningkatan dalam computing edge.

Hingga saat ini, pemerintah sendiri telah membangun sejumlah infrastruktur digital seperti jaringan fiber pptic Palapa Ring yang menghubungkan 57 kabupaten/kota, tambahan BTS, hingga pemanfaatan Satelit Multifungsi Satria untuk lokasi 3T.

Baca juga: Menko Airlangga Tegaskan Indonesia Siap Jadi Produsen Electric Vehicle untuk Pasar Global

Kemudian pilar kedua pada bidang SDM, intervensi ditujukan menyasar pendidikan formal, pemberdayaan tenaga kerja, dan lifelong learning guna memastikan setiap individu memiliki keterampilan di era digital. Indonesia diprediksi membutuhkan talenta digital hingga 9 Juta dalam 15 tahun mendatang atau 600 ribu setiap tahunnya.

Saat ini, pemerintah terus mendorong peningkatan keterampilan digital masyarakat melalui Prakerja, Digital Talent Scholarship, hingga kolaborasi dengan pihak swasta seperti Apple, Microsoft, dan Amazon.

Pilar ketiga yakni pada bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan (R&D) akan dilakukan peningkatan komitmen dalam penelitian dan pengembangan, serta mendorong budaya inovasi.

Pemerintah sendiri saat ini juga telah menyediakan dukungan berupa super tax deduction hingga 300% untuk kegiatan

Keempat, mewujudkan ekosistem bisnis yang produktif, maju, dan bernilai tambah tinggi melalui digitalisasi sektor ekonomi prioritas seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Pilar kelima yakni bersama otoritas terkait akan membuka pintu inklusi finansial dengan target tingkat inklusi keuangan mencapai 90% pada tahun 2024, serta pilar terakhir berupa dukungan ekosistem regulasi dan kebijakan yang sehat, adil, berorientasi pada perlindungan konsumen dan keamanan nasional.

Baca juga: Fundamen Ekonomi Indonesia Masih Cukup Baik. Ini Alasannya

Sejalan yang disampaikan Menko Airlangga, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin juga menambahkan bahwa Buku Putih yang berisi kerangka kerja serta strategi berbasis data dan kebijakan yang progresif tersebut diharapkan mampu menjadi pijakan strategis agar Indonesia dapat lebih  adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika global.

“Kami yakin bahwa setiap rekomendasi yang terdapat dalam Buku Putih ini telah mencakup evaluasi cermat dan kami berharap implementasinya nanti dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Deputi Rudy.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perdagangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan, Deputi  Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Country Director Google Indonesia, Ketua IdEA, Dosen Ekonomi Digital UI, serta Head of Market and Competitiveness PROSPERA. (RO/S-4)