Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal negara turut mendukung kinerja perekonomian Indonesia yang relatif baik dan kuat. Keuangan negara dipastikan akan terus memainkan peranannya di tahun depan.
"APBN yang ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang tentu menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjaga perekonomian Indonesia," ujarnya dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, Jakarta, Rabu (29/11).
Sri Mulyani meyakini APBN tetap bisa mendukung kinerja ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dunia. Dalam 8 triwulan terakhir, misalnya, banyak tantangan dari dalam maupun luar yang mengancam perekonomian Indonesia.
Itu dimulai dari konflik geopolitik yang memengaruhi kinerja perdagangan, gejolak harga komoditas global, kenaikan harga pangan, inflasi, hingga tekanan suku bunga tinggi dari negara-negara maju yang berdampak pada kondisi nilai tukar rupiah.
Namun beragam tantangan itu dapat dilalui dengan baik oleh Indonesia. Hal itu menurutnya telah dibuktikan dengan capaian 8 triwulan ke belakang. Perekonomian tercatat tumbuh di atas 5% dalam periode tersebut dan APBN turut membukukan performa yang apik.
Baca juga:
> APBN 2024 Cerminkan Optimisme dan Kewaspadaan
> Menkeu Ungkap Tantangan Ekonomi Digital
"Di dalam Kuartal yang cukup panjang, APBN tetap terjaga untuk mendukung pemulihan ekonomi yang tumbuh sekitar 5% selama 8 kuartal," kata Sri Mulyani.
Karenanya, keuangan negara akan digunakan untuk terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Itu dilakukan demi mencapai tujuan Indonesia menjadi negara maju dengan terus membangun fondasi kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur, dan mendukung reformasi lainnya.
APBN juga akan digunakan mendukung untuk penguatan ketahanan dan keamanan Republik Indonesia, menjaga stabilitas sosial, ekonomi dan mendukung program-program prioritas nasional.
"APBN menjadi instrumen yang sangat penting. Keseimbangan eksternal atau neraca pembayaran tetap terjaga dan kinerja neraca perdagangan yang surplus 42 bulan, dan transaksi berjalan yang terus terjaga memberikan juga kontribusi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia," pungkas Sri Mulyani. (Z-6)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved