Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
RESILIENSI perekonomian Indonesia terlihat melalui pertumbuhan ekonomi pada Q3 tahun 2023 dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,94% (yoy) atau 5,05% (ctc).
Pertumbuhan tersebut dinilai cukup kuat, mengingat kondisi perekonomian global yang melambat serta adanya pengaruh perubahan iklim dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan.
Pemerintah tentunya terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada pada sasaran di tengah tingginya ketidakpastian global.
Baca juga: Pemerintah Apresiasi Pemda Berkinerja Baik dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Paket kebijakan dikeluarkan pemerintah sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi dan pembentukan modal.
Paket kebijakan tersebut antara lain memperkuat pembiayaan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan penyaluran insentif, mendorong permintaan domestik, serta mendorong penambahan bantuan sosial dan stimulus fiskal sektor perumahan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi.
Dari sisi penguatan pembiayaan UMKM, Pemerintah memberikan program KUR sebagai solusi UMKM dalam mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan formal.
Pada tahun 2023, Pemerintah terus melakukan optimalisasi program KUR agar dapat dilakukan secara berkualitas melalui penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Baca juga: Menko Airlangga: Strategi Bisnis dan HAM Jadi Alat Efektif Iklim Bisnis dan Investasi
Fokus Pemerintah dalam peningkatan kualitas program KUR melalui peningkatan debitur baru dan debitur graduasi KUR tercermin dari pencapaian target–target tersebut.
Pada tahun 2023, 79% penerima KUR merupakan debitur yang baru pertama kali menerima KUR. Sedangkan debitur KUR yang bergraduasi/naik kelas mencapai 52% dari total debitur KUR.
Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak UMKM yang memanfaatkan KUR, serta telah terjadi peningkatan kapasitas usaha penerima KUR.
Sejalan dengan peningkatan kualitas KUR, Pemerintah juga terus mendorong upaya percepatan penyaluran KUR.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp199,88 triliun atau sebesar 67,30% dari target Rp297 triliun dan telah diberikan kepada 3,61 juta debitur dengan tingkat non-performing loan (NPL) terjaga di angka 1,63%.
Adapun penyaluran KUR di sektor produksi telah mencapai 55,46% dari total penyaluran dengan porsi penyaluran di sektor pertanian sebesar 30,40%.
Baca juga: Menko Airlangga: Reforma Agraria Akselerasi Program Pemerataan Ekonomi
Sebagai salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus mendorong upaya percepatan penyaluran KUR melalui bauran strategi kebijakan.
Beberapa strategi kebijakan tersebut diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penyalur KUR, membuka opsi sinergi penyaluran KUR dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait, optimalisasi proses pengunggahan data calon debitur KUR baru oleh pemda, relaksasi peraturan yang masih menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan di lapangan, dan mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong Penyalur KUR untuk melakukan upaya ekstra melalui pelaksanaan weekend banking dalam penyaluran KUR sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing–masing Penyalur KUR.
Melalui berbagai strategi kebijakan tersebut, Pemerintah berharap agar penyaluran KUR dapat dilaksanakan secara berkualitas dan dapat dioptimalkan sesuai target Rp297 triliun pada tahun 2023 sehingga penyaluran KUR dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (RO/S-4)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sarasehan ekonomi Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat 13 Februari.
BERKAT peran community officer sebagai garda terdepan dalam melayani dan mendampingi warga masyarakat inklusi, PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan lawatan ke AS pada 19 Februari 2026, termasuk rencana penandatanganan kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan soal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Apindo dan lima konglomerat.
Ketahanan energi jadi prioritas nasional utama pada 2026 seiring penguatan strategi ekonomi hijau yang menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Persetujuan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada Menteri HAM Natalius Pigai.
KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha (merchant) agar tidak menolak pembayaran menggunakan uang tunai (Rupiah).
Sebagai kota industri dan perdagangan internasional, Batam sangat dipengaruhi oleh fluktuasi kurs, terutama Dolar Singapura (SGD) dan Dolar Amerika Serikat (USD).
Apindo mendukung penggunaan formula yang sebenarnya sudah diatur dalam PP tersebut, bahkan sudah diperkuat oleh putusan MK No 168/2023.
Hilda Kusuma Dewi terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Barat. Hilda mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa pelindungan merek merupakan kunci bagi pelaku usaha Indonesia yang ingin menembus pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved