Waspada Risiko, Penarikan Utang Jadi Lebih Rendah

KETIDAKPASTIAN ekonomi dunia yang masih cukup tinggi mendorong pemerintah jauh lebih berhati-hati melakukan penarikan utang. Itu terlihat dari realisasi utang yang jauh lebih rendah, baik dari tahun lalu maupun dari yang dialokasikan dalam APBN tahun ini.

"Pengelolaan utang kita masih terus terjaga dengan baik dan hati-hati. Kita juga tau higher for longer harus kita sikapi dengan pengelolaan yang lebih hati-hati, issuance harus ditentukan secara situasi, sehingga kita tidak terekspos dengan suku bunga yang melonjak sangat tinggi dan bahkan disertai volatilitas nilai tukar," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers pada Jumat (24/11).

Data Kemenkeu menunjukkan, realisasi pembiayaan utang hingga Oktober 2023 sebesar Rp203,6 triliun. Itu jauh lebih rendah dari alokasi penarikan utang tahun ini yang mencapai Rp696,3 triliun. Bahkan realisasi itu terlampau rendah dibanding Oktober 2022 yang mencapai Rp507,3 triliun.

Baca juga: Serapan Belanja Belum Optimal Jelang Tutup Tahun Anggaran

Realisasi tersebut membuat pertumbuhan utang yang dilakukan pemerintah negatif hingga 59,9%. Dengan kata lain, penarikan utang hanya berkisar 30% dari yang dialokasikan di dalam APBN tahun ini.

Realisasi utang tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp185,4 triliun hingga Oktober 2023. Angka tersebut terpaut jauh dari rencana penerbitan obligasi pemerintah di APBN yang mencapai Rp712,9 triliun.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

"Ini artinya turun drastis dari tahun lalu yang mencapai Rp500,3 triliun, turunnya 62,9% dari sisi penerbitan SBN neto," kata Sri Mulyani.

Sementara penarikan utang yang berasal dari pinjaman luar negeri tercatat mencapai Rp18,2 triliun. Realisasi itu lebih tinggi dibanding pengadaan utang luar negeri di periode yang sama tahun lalu senilai Rp7 triliun.

Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan realisasi penarikan utang secara keseluruhan berjalan dengan baik. "Pengelolaan pembiayaan utang terjaga dengan baik, dilakukan secara pruden dan akuntabel," tuturnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, kinerja utang pemerintah sejauh ini masih berada dalam koridor yang diharapkan. Pengadaan utang, kata dia, dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun ini dan antisipasi tahun depan.

"Kami akan memenuhi pembiayaan utang sesuai dengan kebutuhan APBN 2023, namun demikian tetap antisipasi dalam konteks kebutuhan 2024" pungkasnya. (Mir/Z-7)