Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETIDAKPASTIAN ekonomi dunia yang masih cukup tinggi mendorong pemerintah jauh lebih berhati-hati melakukan penarikan utang. Itu terlihat dari realisasi utang yang jauh lebih rendah, baik dari tahun lalu maupun dari yang dialokasikan dalam APBN tahun ini.
"Pengelolaan utang kita masih terus terjaga dengan baik dan hati-hati. Kita juga tau higher for longer harus kita sikapi dengan pengelolaan yang lebih hati-hati, issuance harus ditentukan secara situasi, sehingga kita tidak terekspos dengan suku bunga yang melonjak sangat tinggi dan bahkan disertai volatilitas nilai tukar," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers pada Jumat (24/11).
Data Kemenkeu menunjukkan, realisasi pembiayaan utang hingga Oktober 2023 sebesar Rp203,6 triliun. Itu jauh lebih rendah dari alokasi penarikan utang tahun ini yang mencapai Rp696,3 triliun. Bahkan realisasi itu terlampau rendah dibanding Oktober 2022 yang mencapai Rp507,3 triliun.
Baca juga: Serapan Belanja Belum Optimal Jelang Tutup Tahun Anggaran
Realisasi tersebut membuat pertumbuhan utang yang dilakukan pemerintah negatif hingga 59,9%. Dengan kata lain, penarikan utang hanya berkisar 30% dari yang dialokasikan di dalam APBN tahun ini.
Realisasi utang tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp185,4 triliun hingga Oktober 2023. Angka tersebut terpaut jauh dari rencana penerbitan obligasi pemerintah di APBN yang mencapai Rp712,9 triliun.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain
"Ini artinya turun drastis dari tahun lalu yang mencapai Rp500,3 triliun, turunnya 62,9% dari sisi penerbitan SBN neto," kata Sri Mulyani.
Sementara penarikan utang yang berasal dari pinjaman luar negeri tercatat mencapai Rp18,2 triliun. Realisasi itu lebih tinggi dibanding pengadaan utang luar negeri di periode yang sama tahun lalu senilai Rp7 triliun.
Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan realisasi penarikan utang secara keseluruhan berjalan dengan baik. "Pengelolaan pembiayaan utang terjaga dengan baik, dilakukan secara pruden dan akuntabel," tuturnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, kinerja utang pemerintah sejauh ini masih berada dalam koridor yang diharapkan. Pengadaan utang, kata dia, dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun ini dan antisipasi tahun depan.
"Kami akan memenuhi pembiayaan utang sesuai dengan kebutuhan APBN 2023, namun demikian tetap antisipasi dalam konteks kebutuhan 2024" pungkasnya. (Mir/Z-7)
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved