Pernyataan Prabowo soal Buruh Dianggap Bentuk Intimidasi

WAKIL Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Serikat pekerja seluruh Indonesia (KSPI) Arnod Sihite mengaku kaget sekaligus tersinggung dengan pernyataan bakal calon presiden Prabowo Subianto yang meminta agar para buruh di Indonesia jangan terlalu banyak meminta upah dinaikkan oleh para pengusaha. 

Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan hal tersebut dapat mencekik para pengusaha.

"Banyak masukan dari buruh ke kami yang mengaku tersinggung dengan pernyataan beliau ini. Artinya, Pak Prabowo tidak memahami persoalan buruh ini dengan baik. Dan terkesan justru mengintimidasi buruh, tidak begitu sikap pemimpin," ungkap Arnod kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/11).

Lagipula, menurut dia, soal upah buruh yang naik ini sebenarnya sudah menjadi garis kebijakan pemerintah yang memang sudah sejak lama diproyeksikan. Arnod menjelaskan bahkan sikap pemerintah sudah jelas bahwa gaji pekerja harus mencapai Rp10 juta per bulan agar Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju.

"Ini bukan dari saya, tapi sikap pemerintah saat ini yang menargetkan Indonesia untuk keluar dari zona negara berpenghasilan menengah pada 2045 mendatang. Ini bagus. Jangan dikacaukan lagi. Atau mungkin memang beliau kurang paham situasi buruh?" kata Arnod yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan Media Informasi (PP FSP PPMI) KSPSI.

Baca juga: Ganjar Dorong Kemudahan Syarat Penerapan Batas Usia Lowongan Kerja

Arnod menambahkan, apa yang disampaikan Prabowo tidak memiliki sensitivitas dengan nasib buruh di Indonesia yang mayoritas berpenghasilan rendah. Sikap yang disampaikan cenderung menyalahkan buruh seakan-akan kelas pekerja selama ini hanya sibuk menekan pengusaha soal upah dan cenderung intimidatif.

Dia melanjutkan, terkait upah buruh, hal tersebut sudah termaktub di dalam konvensi dan hukum internasional yang menyepakati upah minimum wajib diberikan kepada buruh dan harus dinaikkan setiap tahunnya.

Hal itu tertuang dalam Konvensi ILO No 133 tentang upah minimum. Dan di Indonesia, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja, upah minimum diatur dengan tegas harus dinaikkan setiap tahunnya.

"Artinya beliau kurang mendapat informasi yang baik atau kurang memahami situasi buruh Indonesia. Sungguh sangat disayangkan," pungkas Arnod.

Diketahui dalam pernyataannya Prabowo meminta agar buruh jangan terlampau menekan pengusaha soal upah. "Jangan kau tuntut pengusaha (naikkan UMP), kalau tidak untung. Jangan mencoba mencekik pengusaha, kalau pengusaha ditekan dia bisa pindah ke negara lain," kata Prabowodalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta. (I-1)