Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPUTUSAN pemerintah menambah besaran subsidi konversi motor listrik dinilai tidak tepat. Pengambil kebijakan diminta untuk menunda hal tersebut sampai ekosistem kendaraan listrik siap sepenuhnya dan mendapatkan animo tinggi dari masyarakat.
"Bisa ditunda dulu karena khawatir banjir subsidi motor listrik ini selain kurang efektif, sepi peminat juga sarat kebijakan yang populis semata," ujar Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat dihubungi, Jumat (10/11).
Penambahan besaran subsidi motor listrik menurutnya tak akan efektif menarik minat masyarakat. Pasalnya, banyak fasilitas pendukung yang belum memadai dan sepenuhnya terbangun.
Baca juga: Target Subsidi Motor Listrik Dipastikan tak Tercapai, Ini Penyebabnya
Hal itu, kata Bhima, membuat masyarakat tak terlalu bergairah untuk menukar atau bahkan membeli motor listrik. Soal harga juga menurutnya bukan alasan utama kenapa motor setrum itu tak digandrungi masyarakat.
"Masalah keterjangkauan harga hanya salah satu, tapi masalah stasiun pengisian daya, brand otomotif yang menjual, hingga fasilitas kredit menjadi tantangan utama. Selama pabrikan motor Jepang yang sudah punya market share besar belum tertarik ikut program subsidi motor listrik, ya akan susah realisasinya," terang Bhima. (Mir/Z-7)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Hingga saat ini, PLN bersama mitra telah mengoperasikan 4.769 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 3.097 lokasi di seluruh Indonesia.
Sebanyak 180 ribu mobil listrik diprediksi mudik Lebaran 2026. Kemenko Infrastruktur & Entrev pastikan kesiapan SPKLU dan layanan pendukung bagi pemudik EV.
Disediakan fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebanyak 13 unit di Rest Area Km 575 B dan 14 unit di Rest Area KM 575 A, yang beroperasional 24 jam.
Pemerintah percepat industri baterai kendaraan listrik dari hulu ke hilir. Entrev dan ESDM fokus siapkan SDM kompeten untuk dukung ekosistem EV nasional.
Maxus Indonesia meresmikan flagship dealer di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
TRANSISI energi kerap dipahami sebagai agenda teknokratis: menurunkan emisi, membangun pembangkit surya, mempercepat kendaraan listrik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved