Tahun Politik Momentum Pengentasan Kemiskinan Nol Persen

PENETLITI utama The SMERU Research Institute, Asep Suryahadi, mengatakan target pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 yang merupakan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang harus segera direalisasikan. Dirinya menjelaskan, jangan sampai target pembangunan itu menjadi pudar dan teralihkan karena suhu politik menjelang pemilu 2024.

“Sudah pasti akan membuat perhatian dan sumber daya pemerintah banyak tercurah untuk memastikan kelancaran pemilu. Tetapi, dengan pengalaman berdemokrasi yang sudah lebih dari 25 tahun, kita bisa berharap pemerintah dan masyarakat sudah memahami bahwa program-program penting harus tetap berjalan,” ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia pada Kamis (9/10).

Menurut Asep, pemerintah harus tetap fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrim menjadi nol persen pada 2024 sudah sesuai dengan program dan strategi yang dibuat melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Baca juga : Prabowo soal Program Makan Siang: Kita Punya Modal, Harus Berani

“Strategi itu sudah berjalan melalui program-program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, ada juga program-program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Lalu program-program untuk meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap pelayanan dasar sehingga diharapkan bisa menghapus kantong-kantong kemiskinan,” jelasnya.

Baca juga : Anies Baswedan: Ketimpangan dan Pengangguran Harus Segera Diatasi

Khusus untuk intervensi bantuan sosial, jika melihat durasi yang telah ditargetkan, ersisa kurang dari enam bulan menjelang evaluasi kemiskinan ekstrem pada Maret 2024. “Oleh karena itu program penghapusan kemiskinan ekstrim harus tetap berjalan pada tahun depan,” jelas Asep.

Menurut Asep selain tiga strategi besar percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang berupaya mensasar penduduk miskin ekstrem, pemerintah juga perlu berfokus pada mereka yang berstatus rentan ekstrem.

“Selama ini tingkat kesejahteraan masyarakat bisa naik dan turun, sehingga orang yang sudah keluar dari kemiskinan bisa dengan mudah jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan kalau terkena shock. Itu sebabnya berbagai program yang ada harus menarget bukan hanya penduduk miskin, tapi juga mereka yang rentan miskin,” ungkapnya.

Menurut Asep, saat terjadi kondisi berupa shock seperti kenaikan harga tertentu khususnya pada bahan pangan, sudah seharusnya bagi pemerintah menjalankan bantuan sosial (Bansos) yang berkeadilan dan merata. Tentungnya harus ada evaluasi terkait sasaran bantuan, jangan sampai salah sasaran sehingga tidak memaksimalkan tujuan pengentas kemiskinan ekstrim.

“Selain itu pada saat terjadi shock, seperti harga beras yang tinggi pada saat ini, pemerintah meluncurkan program bansos tambahan untuk membantu mereka yang miskin agar tidak tambah miskin dan mereka yang rentan miskin tidak jatuh miskin,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa ada 7 provinsi dan 18 kabupaten/kota terbaik yang mampu mengatasi kemiskinan ekstrem.

“Tujuh provinsi terbaik yaitu, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Kalimantan barat dan Banten,” jelas Muhadjir Effendy dalam Rapat Kerja Nasional dan Penyerahan Penghargaan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 melalui kanal Youtube Wakil Presiden RI, Kamis (9/11).

Ketujuh provinsi tersebut mendapatkan kucuran dana insentif fiskal kesejahteraan sosial sebesar Rp 5 miliar sampai Rp 6,9 miliar dari pemerintah yang dinilai berdasarkan kinerja daerah.

“(Hal itu) dinilai berdasarkan kepatuhan dalam verifikasi data Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan pelaporan pelaksanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim serta alokasi realisasi APBD bersifat langsung maupun penunjang,” ungkap Muhadjir Effendy.

Effendy mengungkapkan jika tren penurunan kemiskinan ekstrem terus meningkat dan terjaga khususnya pada daerah yang angka kemiskinan ekstremnya masih di atas 1% maka pemerintah optimis angka kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat mendekati 0%.

“Target ini sesuai arahan Pak Jokowi di mana enam tahun lebih cepat dari target sustainable development goals (SDGs), jadi kalau kita bisa mencapai ini pada tahun 2024 maka kita enam tahun lebih cepat dari yang ditetapkan oleh bank dunia melalui SDGs,” tandasnya. (Z-8)